Dana Desa Bantul 2027 Tetap Sekitar Rp373 Juta per Kalurahan
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Jumat, 13 November 2026 07:15 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widnyata, menilai kekerasan aparat saat mengamankan demonstrasi dapat semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ia me
HAIJOGJA.COM - PSS Sleman menghadapi masalah ketersediaan pemain setelah sejumlah anggota skuad mengalami cedera selama jeda internasional. Bek asal Brasil, Lucao, dipastikan absen dua hingga tiga bul
HAIJOGJA.COM - Trans Jogja melayani berbagai kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari pusat kota, kampus, permukiman, terminal, stasiun, hingga destinasi wisata. Tarif reguler non-tunai pada
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Alokasi dana desa untuk kalurahan di Kabupaten Bantul pada 2027 diperkirakan tetap rata-rata sekitar Rp373 juta. Jumlah itu jauh di bawah alokasi sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1 miliar, sehingga lurah diminta mengutamakan kebutuhan paling mendesak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal) Bantul, Afif Umahatun, mengatakan pemerintah pusat masih menerapkan efisiensi pada alokasi reguler dana desa. Kalurahan pun perlu menyesuaikan program dengan anggaran yang tersedia.
Meski alokasi dana desa secara nasional meningkat, tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk program prioritas pemerintah, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). “Alokasi dana desa memang tambah secara nasional tetapi diperuntukkan bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), jadi untuk yang alokasi regulernya tetap sama,” kata Afif, Senin (9/11/2026).
Afif menjelaskan, pemerintah pusat berwenang menetapkan besaran dana desa. Nilai yang diterima setiap kalurahan berbeda-beda karena turut mempertimbangkan jumlah penduduk.
Ia meminta para lurah menjadikan pengalaman menghadapi efisiensi anggaran pada tahun sebelumnya sebagai acuan dalam menyusun program 2027. “Makanya tahun depan kami minta para lurah ini juga menyesuaikan penggunaan dana desa seperti tahun sebelumnya, kan sudah ada pengalaman efisiensi. Diprioritaskan mana kebutuhan yang paling mendesak,” jelasnya.
Penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN pada tahun ini telah mencapai 100%. Namun, penyaluran anggaran dari APBD Kabupaten Bantul belum sepenuhnya tuntas, terutama untuk Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP).
Afif mengatakan salah satu penyebab keterlambatan itu adalah pengajuan dari kalurahan yang belum selesai. Pengajuan tersebut berkaitan dengan persyaratan laporan pertanggungjawaban periode sebelumnya. “Itu juga karena memang ada keterlambatan pengajuan dari kelurahan, karena memang ada prasyarat laporan pertanggungjawaban di periode sebelumnya,” ungkapnya.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul, Marhadi Badrun, menyayangkan pemangkasan dana desa yang kembali berlanjut. Menurut dia, keterbatasan anggaran membuat pemerintah kalurahan harus lebih selektif menentukan program pembangunan.
Ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan, sementara pembangunan perlu dipilih berdasarkan kebutuhan dan urgensinya bagi warga. “Pelayanan kepada masyarakat tentu harus berjalan, tapi pembangunan mungkin ya harus dipilih mana yang benar-benar mendesak dan penting bagi warga,” kata Lurah Seloharjo itu.
Badrun menyebut dampak efisiensi anggaran dirasakan langsung oleh pemerintah kalurahan. Di kalurahannya, alokasi dana desa yang sebelumnya dapat mencapai Rp2 miliar kini hanya sekitar Rp370 jutaan.
Keterbatasan itu membuat pemerintah kalurahan perlu menyampaikan kondisi anggaran kepada masyarakat saat menyusun rencana kegiatan. Aspirasi warga dalam Musyawarah Dusun dan Musyawarah Kalurahan kemudian diseleksi berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak. “Makanya ketika ada Musyawarah Dusun dan Musyawarah Kalurahan kami menyampaikan saja kepada masyarakat dananya berapa dan aspirasi benar-benar dipilih mana yang paling butuh,” pungkasnya.
