HAIJOGJA.COM – Pendeta Jimmy Marcos Immanuel Sormin menegaskan gereja tidak boleh netral saat masyarakat menghadapi ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan keserakahan. Ia mengatakan gereja memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan penderitaan masyarakat dan mendorong perubahan sosial.

Jimmy menyampaikan pandangan tersebut di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Marga Mulya, Gondomanan, Selasa (3/11/2026). Menurut dia, sejumlah persoalan yang terjadi belakangan ini mencerminkan krisis moral dalam pengelolaan negara dan kehidupan masyarakat.

Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampak proyek strategis nasional (PSN) terhadap masyarakat Papua. Ia juga mengaitkan persoalan itu dengan gelombang demonstrasi masyarakat yang muncul sebagai respons terhadap pengelolaan negara, terutama kebijakan alokasi APBN yang dinilai belum mencerminkan keadilan.

Jimmy turut menyinggung karhutla di Kalimantan dan banjir bandang di Sumatera. Di tengah bencana tersebut, menurut dia, pemerintah pusat belum bersedia melakukan refocusing anggaran MBG. Ia menilai anggaran program yang disebut menyedot Rp1 triliun per hari itu semestinya dapat dialihkan untuk membantu menyelamatkan nyawa warga terdampak.

Selain soal anggaran, Jimmy menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dalam karhutla. Ia menilai pemerintah belum serius menangani persoalan tersebut.

“Ada puluhan ribu anak teracuni program MBG. Mengenai kebakaran hutan dan lahan, ada dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dan ini belum ditangani pemerintah secara serius,” kata Pdt Jimmy.

Ia berpandangan pemerintah seharusnya berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menangani persoalan tersebut. Jimmy juga mengkritik belum adanya penetapan status bencana nasional, meski menurutnya dampak yang ditimbulkan telah meluas.

Jimmy menyebut keberpihakan gereja kepada masyarakat yang mengalami ketidakadilan sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Menurut dia, gereja tidak cukup hanya menjalankan kegiatan keagamaan tanpa memperhatikan persoalan masyarakat.

Ia merujuk pada ajaran Yesus yang tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga bertindak untuk mengangkat harkat hidup orang banyak. Karena itu, para pengikut Yesus perlu mewujudkan nilai tersebut melalui tindakan yang mendorong keadilan.

“Ketika kami sendiri sebagai pengikut Yesus tidak melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu tindakan-tindakan reformatif dan revolutif untuk mengangkat harkat hidup orang banyak serta mewujudkan keadilan bagi seluruh alam yang diciptakan Tuhan sendiri, maka sia-sialah pengakuan dan iman kami sebagai pengikut Yesus,” katanya.

Jimmy menegaskan, sikap gereja dalam merespons persoalan sosial bukan gerakan politik praktis untuk kepentingan elektoral. Ia menyebutnya sebagai politik moral, yaitu upaya menyuarakan peran agama dalam membangun kehidupan yang lebih adil.

“Politik kami adalah politik moral, bukan politik praktis untuk kepentingan elektoral. Ini adalah politik moral untuk menyuarakan apa yang seharusnya menjadi peran agama dalam menata kehidupan yang lebih baik,” ucapnya.

Ia mengakui gerakan kepedulian para pemuka agama belum berlangsung masif dan belum menjadi instruksi resmi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Meski begitu, dorongan untuk menyuarakan persoalan sosial muncul dari kesadaran pribadi para pemuka agama yang merasa perlu mengedukasi umat dan mengajak masyarakat terlibat dalam perubahan.

Jimmy berharap suara gereja terus disampaikan sehingga mendorong gerakan kepedulian yang lebih luas. Menurut dia, gereja perlu hadir dalam kehidupan masyarakat, terutama saat ada kelompok yang mengalami ketidakadilan.

GPIB Jemaat Marga Mulya juga menyampaikan solidaritas melalui simbol keagamaan. Salib merah yang dipasang di bagian depan gereja menjadi wujud kepedulian kepada masyarakat Papua yang terdampak proyek-proyek strategis nasional, khususnya pembangunan food estate.

Jimmy menyoroti kerusakan ekosistem dan persoalan hak ulayat yang dialami masyarakat Papua akibat proyek tersebut. Ia menyebut salib merah itu sebagai simbol kepedulian sekaligus sikap gereja terhadap ketidakadilan.

“Salib merah di depan adalah salib kepedulian kami terhadap Tanah Papua sekaligus bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan,” katanya.

Ia juga menanggapi pandangan sebagian masyarakat bahwa gereja seharusnya tidak mencampurkan urusan ibadah dengan kegiatan sosial dan politik. Menurut Jimmy, pandangan tersebut perlu ditinjau kembali dengan memahami ibadah sejati dalam ajaran Kristen.

Ia menilai kepedulian kepada orang miskin dan kelompok rentan merupakan bagian dari tindakan mengasihi Tuhan. Karena itu, sikap diam terhadap ketidakadilan dinilainya tidak sejalan dengan ajaran kasih Kristus.

“Kalau kita tidak menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan keserakahan, sama sekali kita tidak melakukan perbuatan kasih kepada Kristus dan tidak menjalankan kasih yang diajarkan Kristus kepada sesama,” ujarnya.

Jimmy mendorong gereja agar tidak hanya berfokus pada kegiatan ritual di dalam bangunan ibadah. Gereja, katanya, perlu membangun kehidupan spiritual yang tetap relevan dengan persoalan sosial dan politik masyarakat.

“Kami juga mendorong agar gereja tidak menutup mata. Gereja tidak hanya membangun tembok-tembok ritual, tetapi juga membangun kehidupan spiritual yang relevan dengan tantangan sosial dan politik akhir-akhir ini,” katanya.