Kejari Gunungkidul Tahan Tiga Tersangka Korupsi Balai Kalurahan Karangasem
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Jumat, 13 November 2026 00:32 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberikan potongan harga tiket sebesar 30% untuk kereta kelas ekonomi komersial selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Diskon berlaku untuk
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendukung rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaktifkan kembali Baron Technopark di Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari. Kawasan peng
HAIJOGJA.COM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi wisata Gunungkidul mencapai Rp62,54 miliar hingga Kamis (12/11/2026). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul optimistis target Rp63,22 mil
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan Balai Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan. Ketiganya, yang merupakan pejabat kalurahan dan warga yang terlibat dalam proyek, langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan.
Tiga tersangka tersebut berinisial AI, mantan Lurah Karangasem; MY, mantan Ulu-Ulu Karangasem; dan SM, Dukuh Karangasem. Kepala Kejari Gunungkidul Shinta Ayu Dewi RR mengatakan penetapan dilakukan pada Rabu (11/11/2026) siang, setelah penyidik memeriksa 30 saksi dan mendalami perkara.
“Untuk pengungkapan kasus, kami sudah memeriksa 30 saksi. Setelah dilakukan pendalaman, maka menetapkan tiga tersangka berinisial AI, MY dan SM,” kata Shinta kepada wartawan, Rabu siang.
Perkara ini berkaitan dengan pembangunan Balai Kalurahan Karangasem yang berlangsung selama beberapa tahun anggaran. Proyek tersebut diduga tidak terlaksana sebagaimana mestinya sehingga bangunannya mangkrak dan tidak dapat digunakan sesuai peruntukan.
Dalam penyidikan, kejaksaan mengamankan 80 dokumen dari Kalurahan Karangasem dan meminta keterangan ahli untuk membantu mengungkap dugaan penyimpangan. Kejari Gunungkidul juga meminta auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung kerugian negara, yang diperkirakan mencapai Rp588.962.540.
“Jumlah ini merupakan nilai realisasi bersih kegiatan pembangunan gedung balai kalurahan dari 2015-2019 yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan,” ujar Shinta.
Ketiganya disangka secara primair melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara subsidair, penyidik menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
“Ketiganya sudah ditahan dan dititipkan di Lapas Wirogunan selama 30 hari,” katanya.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Gunungkidul Alfian Listya Kurniawan menjelaskan para tersangka memiliki peran berbeda. AI, yang menjabat lurah saat proyek berlangsung, berperan dalam perencanaan pembangunan dan disangka menggunakan tanah Sultan Ground (SG) tanpa izin Kraton Yogyakarta. Dari nilai pembangunan sekitar Rp588 juta, menurut Alfian, hanya Rp302 juta yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Dari nilai pembangunan Rp588 juta, yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp302 juta,” kata Alfian.
MY merupakan Ulu-Ulu yang masih aktif menjabat saat pembangunan berlangsung dan pernah menjadi ketua maupun anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Sementara itu, SM bertugas sebagai Ketua TPK untuk Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019. Keduanya diduga tidak mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pembangunan dengan baik.
Alfian mengatakan dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan. Penyidik menemukan selisih anggaran sekitar Rp153 juta.
“Dugaannya hampir sama tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan dengan baik karena tidak menggunakan anggaran sesuai kondisi nyata karena ada selisih sekitar Rp153 juta,” ujarnya.
Kejari Gunungkidul masih melanjutkan penyidikan atas perkara tersebut, yang menyebabkan bangunan Balai Kalurahan Karangasem tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
