Lurah Karangasem Siapkan Penonaktifan Dukuh yang Jadi Tersangka Korupsi
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Kamis, 12 November 2026 20:15 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan lebat disertai petir di empat kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (9/11/2026) dini hari. Peringatan dengan tingkat keparahan kat
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan seluruh transaksi keuangan di lingkungan pemerintah daerah beralih ke sistem digital pada 2027. Penerapannya mencakup belanja organisasi perangka
HAIJOGJA.COM - Warga Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Jogja, mendapat penyuluhan tentang perubahan hukum pidana nasional, termasuk pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan, Gunungkidul, menyiapkan pemberhentian sementara Dukuh Karangasem, Sunarman, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan balai kalurahan periode 2015-2019. Lurah Karangasem, Sigit Purnomo, mengatakan proses penonaktifan akan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan Panewu Paliyan.
Sunarman kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan, Kota Jogja, bersama dua tersangka lainnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan pembangunan fasilitas kalurahan.
“Semalam [Rabu 11/11/2026] sudah sudah mendapatkan kabar ada tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan balai kalurahan. Salah satu tersangka merupakan Dukuh Karangasem yang masih aktif, sedangkan dua tersangka lainnya sudah tidak lagi menjabat,” kata Sigit saat dihubungi Kamis (12/11/2026).
Sigit mengatakan, setelah menerima informasi penetapan tiga tersangka, pihaknya langsung berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul. Hasil koordinasi menyebutkan dukuh yang masih aktif perlu dinonaktifkan agar dapat berkonsentrasi menghadapi proses hukum.
Meski rencana pemberhentian sementara telah disiapkan, keputusan belum diterbitkan. Pemerintah Kalurahan Karangasem masih akan membahas mekanisme dan persyaratan administrasi dengan Panewu Paliyan, Tauviq Nur Hidayat.
“Memang untuk pemberhentian sementara melalui Surat Keputusan [SK] Lurah, tapi prosesnya juga butuh rekomendasi dari pemkab, makanya kami akan berkonsultasi lagi dengan panewu,” kata Sigit.
Pemberhentian sementara akan ditetapkan melalui SK Lurah. Namun, penerbitannya membutuhkan rekomendasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sigit mengatakan pemerintah kalurahan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
“Kami ikuti prosesnya seperti apa dan harapannya bisa menjadi pelajaran bersama agar kasus sama tidak terulang,” katanya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan Balai Kalurahan Karangasem untuk Tahun Anggaran 2015-2019. Mereka adalah mantan Lurah Karangasem berinisial AI, mantan Ulu-Ulu Karangasem berinisial MY, serta Dukuh Karangasem berinisial SM.
Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Shinta Ayu Dewi RR, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan mendalami perkara tersebut.
“Untuk pengungkapan kasus, kami sudah memeriksa 30 saksi. Setelah dilakukan pendalaman, maka menetapkan tiga tersangka berinisial AI, MY dan SM,” kata Shinta kepada wartawan, Rabu siang.
Pembangunan Balai Kalurahan Karangasem berlangsung pada 2015 hingga 2019. Namun, pengerjaannya tidak berjalan lancar hingga bangunan tersebut mangkrak. Dalam penyidikan, Kejari Gunungkidul mengamankan 80 dokumen dari kalurahan dan meminta keterangan ahli untuk mengungkap dugaan penyimpangan.
“Kami sudah amankan sebanyak 80 dokumen dari kalurahan. Selain itu, kami juga meminta keterangan ahli untuk pengungkapan kasus ini,” katanya.
Kejari Gunungkidul juga meminta auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung kerugian akibat pembangunan tersebut. Hasilnya, kerugian diperkirakan mencapai Rp588.962.540.
“Jumlah ini merupakan nilai realisasi bersih kegiatan pembangunan gedung balai kalurahan dari 2015-2019 yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan,” katanya.
Ketiga tersangka dijerat sangkaan primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang No. 1/2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20/2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31/1999.
Selain itu, mereka dikenakan sangkaan subsidair Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang No. 1/2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20/2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31/1999.
“Ketiganya sudah ditahan dan dititipkan di Lapas Wirogunan selama 30 hari,” kata Shinta.
