Kulonprogo Menunggu Aturan Resmi Peralihan PPPK Paruh Waktu
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Selasa, 10 November 2026 00:09 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mulai merehabilitasi Stadion Cangkring dan GOR Cangkring di Kapanewon Wates sebagai persiapan menyambut Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY 2027. Pemerinta
HAIJOGJA.COM - Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp1,25 miliar untuk menormalisasi empat luweng pada 2026. Pengerukan ini menjadi salah satu upaya mitigasi bencana hidrometeorologi, terutama untuk men
HAIJOGJA.COM - Realisasi investasi di Kabupaten Bantul mencapai Rp728,3 miliar hingga Triwulan III 2026. Nilai itu setara 74,6% dari target tahunan Rp975,6 miliar dan naik Rp290,7 miliar dibandingkan
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menunggu aturan resmi mengenai peralihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu. Pemkab berharap gaji pegawai yang beralih status ditanggung pemerintah pusat agar tidak menambah tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah.
Peralihan status itu direncanakan berlangsung bertahap mulai Januari 2027. Namun, Pemkab Kulonprogo belum menyiapkan langkah teknis karena belum menerima petunjuk maupun surat edaran resmi dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulonprogo, Triyanto Raharjo, mengatakan belum ada informasi resmi mengenai tahapan yang harus dilakukan pemerintah daerah. “Sampai saat ini belum ada informasi resminya. Cuma pemberitahuan surat resmi belum ada ke daerah terhadap langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk alih status tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (9/11).
Triyanto menyebut wacana tersebut masih berupa rumusan kebijakan tingkat tinggi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sejumlah pejabat pusat telah menyampaikan keterangan terkait rencana itu, tetapi belum ada regulasi resmi sebagai pedoman daerah.
Pemkab Kulonprogo memilih menunggu perkembangan kebijakan dan berharap komitmen pemerintah pusat segera dituangkan dalam aturan yang dapat ditindaklanjuti. “Tentu kita dalam posisi menunggu komitmen tersebut diturunkan dalam rumusan kebijakan yang bisa kita tindak lanjuti,” kata Triyanto.
Pembiayaan gaji menjadi salah satu perhatian Pemkab Kulonprogo. Triyanto berharap gaji PPPK yang beralih menjadi penuh waktu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Jika dibebankan ke APBD, belanja pegawai daerah dikhawatirkan semakin jauh dari ketentuan maksimal 30 persen.
“Lha iya, jelas berharapnya nanti PPPK paruh yang beralih penuh gajinya dibayarkan pusat. Amanat 30 persen [belanja pegawai] akan makin jauh kalau dibebankan APBD,” tegas Triyanto.
Anggota Komisi I DPRD Kulonprogo, Husein Pambudi, mengatakan peralihan status harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Menurut dia, proses tersebut tidak boleh dilakukan berdasarkan praktik titip menitip orang, dan jumlah pegawai yang dialihkan harus sesuai data. Ia menambahkan, jumlah PPPK paruh waktu saat ini sudah terkunci karena proses perekrutannya dilakukan secara terpusat.
Husein juga berharap pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji PPPK yang beralih menjadi penuh waktu. Ia menilai penambahan pegawai dapat menekan anggaran daerah jika gajinya dibebankan kepada APBD, terutama saat efisiensi anggaran masih berlangsung.
“Kami juga berharapnya dan mendorong agar gajinya juga dibayarkan pusat karena di tengah efisiensi anggaran yang terus berlangsung penambahan jumlah PPPK penuh waktu ini akan menjadi tekanan anggaran daerah jika dibebankan ke APBD gajinya,” tandasnya.
