Anggaran Pendidikan DIY 2027 Capai 40,14%, Gunungkidul dan Kulonprogo Jadi Perhatian
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Selasa, 10 November 2026 00:09 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mulai merehabilitasi Stadion Cangkring dan GOR Cangkring di Kapanewon Wates sebagai persiapan menyambut Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY 2027. Pemerinta
HAIJOGJA.COM - Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp1,25 miliar untuk menormalisasi empat luweng pada 2026. Pengerukan ini menjadi salah satu upaya mitigasi bencana hidrometeorologi, terutama untuk men
HAIJOGJA.COM - Realisasi investasi di Kabupaten Bantul mencapai Rp728,3 miliar hingga Triwulan III 2026. Nilai itu setara 74,6% dari target tahunan Rp975,6 miliar dan naik Rp290,7 miliar dibandingkan
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Alokasi anggaran pendidikan sebesar 40,14% dalam RAPBD DIY 2027 diharapkan dapat memperkecil kesenjangan rata-rata lama sekolah (RLS) antardaerah. Gunungkidul dan Kulonprogo menjadi perhatian karena capaian RLS kedua kabupaten tersebut masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di DIY.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat RLS tertinggi di Kota Jogja, yakni 12,13 tahun. Berikutnya adalah Sleman dengan 11,42 tahun, Bantul 10,11 tahun, Kulonprogo 9,33 tahun, dan Gunungkidul 7,64 tahun.
RLS menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang telah ditempuh penduduk dalam pendidikan formal. Selisih antara Kota Jogja dan Gunungkidul mencapai 4,49 tahun. Artinya, rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kota Jogja menempuh pendidikan formal hampir 4,5 tahun lebih lama dibandingkan kelompok usia yang sama di Gunungkidul.
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DIY Sutrisna Wibawa menilai alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBD 2027 menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Menurutnya, peningkatan capaian pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan prestasi akademik, tetapi juga perlu diikuti kesempatan belajar yang lebih merata di seluruh wilayah.
“Lama sekolah di Gunungkidul dan Kulonprogo masih rendah sehingga perlu dikejar. Kota Jogja paling tinggi,” kata Sutrisna saat dihubungi, Minggu (8/11/2026) petang.
Pemprov DIY mengalokasikan 40,14% dari total belanja daerah senilai Rp4,94 triliun dalam RAPBD 2027 untuk pendidikan. Dana tersebut direncanakan untuk memperluas akses sekolah, meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, serta memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Sutrisna menyambut positif besarnya alokasi anggaran itu. Ia berharap penggunaannya diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar, terutama ketimpangan capaian lama sekolah antarkabupaten dan kota.
DIY selama ini memiliki capaian pendidikan yang relatif unggul secara nasional, antara lain tercermin dari hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Programme for International Student Assessment (PISA). Namun, menurut Sutrisna, capaian tersebut perlu diimbangi pemerataan agar kualitas pendidikan dapat dirasakan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Selain pemerataan akses, Sutrisna menilai pengembangan pendidikan perlu memperhatikan penguatan teknologi pembelajaran dan pendidikan vokasi. Untuk sekolah menengah kejuruan (SMK), pemerintah perlu mendukung kemitraan antara sekolah dan dunia industri agar pendidikan vokasi lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
DIY yang bukan kawasan industri besar menjadi tantangan dalam membangun kemitraan tersebut. Karena itu, dukungan anggaran diperlukan untuk mengembangkan kerja sama antara sekolah dan industri.
“Untuk SMK kan basisnya vokasi. Perlu dibangun hubungan antara sekolah dan industri. DIY bukan kawasan industri sehingga perlu ada anggaran untuk ke arah itu,” katanya.
Sutrisna juga mengingatkan bahwa pemerataan pendidikan perlu menjangkau peserta didik penyandang disabilitas, khususnya mereka yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Ia mengatakan setiap peserta didik memiliki kebutuhan berbeda sehingga pendekatan pembelajaran dan dukungan pendidikan perlu disesuaikan.
“Jenis kebutuhan khusus harus diperhatikan. Pekerjaan diferensial juga perlu menjadi perhatian, terutama untuk SLB,” ucapnya.
Melalui alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBD DIY 2027, Sutrisna berharap pemerintah dapat memperkuat pemerataan akses dan kualitas pembelajaran, sekaligus mengejar ketertinggalan RLS di Gunungkidul dan Kulonprogo.
