Gunungkidul Usulkan 370 Formasi CPNS dan PPPK untuk 2026
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Selasa, 10 November 2026 23:54 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Yogyakarta International Airport (YIA) bersama InJourney Destination Management (IDM) mengadakan pelatihan hospitality bagi 120 pelaku wisata di Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulonp
HAIJOGJA.COM - DPRD DIY mendesak instansi terkait segera memperbaiki Jalan Provinsi Tempel-Klangon di Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sleman. Kerusakan yang telah berlangsung selama berbulan-bu
HAIJOGJA.COM - Forum Kebangsaan bersama Aliansi Aktivis Pergerakan dan Tokoh Masyarakat DIY menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyata
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengusulkan 370 formasi untuk penambahan pegawai pada 2026. Namun, rencana rekrutmen CPNS dan PPPK itu belum dipastikan karena pemkab masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Formasi Pengembangan dan Data Pegawai BKPPD Gunungkidul, Kusjayanto Saputro, mengatakan hingga Minggu (8/11/2026) belum ada pengumuman mengenai penerimaan pegawai baru. “Belum ada pengumuman karena hingga saat ini masih menunggu surat resmi dari Pemerintah Pusat,” kata Kusjayanto, Ahad (8/11/2026).
Menurut Kusjayanto, pengumuman resmi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan rekrutmen dan kebutuhan formasi aparatur pada 2026. “Semua masih menunggu kebijakan dan regulasi sebagai petunjuk pelaksanaan untuk penambahan pegawai,” ujarnya.
Dari total 370 formasi yang diajukan, sebanyak 335 merupakan formasi CPNS dan 35 formasi PPPK. BKPPD belum dapat memastikan apakah seluruh usulan tersebut akan disetujui pemerintah pusat.
“Berhubung belum ada pengumuman secara resmi, maka kami belum tahu apakah formasi yang diusulkan disetujui atau tidak. Yang jelas, semua akan terlihat pada saat sudah ada informasi resmi dari Pemerintah Pusat,” kata Kusjayanto.
Pengajuan tambahan pegawai juga perlu mempertimbangkan prioritas kebutuhan aparatur serta kemampuan keuangan daerah. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari anggaran kabupaten.
“Meski butuh banyak pegawai, tapi untuk pelaksanaannya juga harus mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan batas maksimal belanja pegawai,” ujarnya.
Kepala BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, sebelumnya menyampaikan bahwa belanja pegawai daerah masih berada di kisaran 39%. Batas maksimal 30% tersebut tercantum dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah.
Putro mengakui Pemkab Gunungkidul belum memenuhi ketentuan itu. Pemkab masih berupaya menyesuaikan belanja pegawai agar sesuai aturan.
“Kita tetap terus berupaya agar bisa memenuhi ketentuan tersebut. salah satunya meminta penambahan anggaran ke Pemerintah Pusat agar beban gaji bisa sesuai aturan,” katanya.
