Gunungkidul Siapkan Rp163,35 Miliar untuk Gaji PPPK pada 2027
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Senin, 16 November 2026 03:37 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - KA Prameks melayani 10 perjalanan pada rute Jogja-Kutoarjo, Senin (16/11/2026). Lima perjalanan berangkat dari Stasiun Yogyakarta (Tugu) menuju Kutoarjo, sedangkan lima lainnya melayani
HAIJOGJA.COM - KA Bandara YIA menyediakan layanan reguler dan Xpress pada Senin, 16 November 2026. Kereta reguler melayani 12 perjalanan per arah melalui Stasiun Wates, sedangkan Xpress menyediakan 13
HAIJOGJA.COM - KRL Commuter Line dari Stasiun Palur menuju Stasiun Jogja atau Tugu beroperasi mulai pukul 05.00 WIB hingga malam pada Senin, 16 November 2026. Penumpang dapat menyesuaikan waktu kebera
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyiapkan anggaran Rp163.355.860.369 untuk membayar gaji 2.155 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan sekitar 1.900 PPPK Paruh Waktu pada 2027.
Anggaran tersebut direncanakan masuk dalam APBD Gunungkidul 2027. Penetapan pagunya masih menunggu pembahasan bersama DPRD Gunungkidul.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul Putro Sapto Wahyono mengatakan, anggaran gaji PPPK menjadi bagian dari perencanaan belanja daerah tahun depan. Nilainya hampir sama dengan alokasi tahun ini, yakni sekitar Rp163,35 miliar.
Dari total anggaran tersebut, Rp124.553.491.619 dialokasikan untuk gaji 2.155 PPPK Penuh Waktu. Dana itu sudah mencakup tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.
Sementara itu, anggaran untuk gaji sekitar 1.900 PPPK Paruh Waktu mencapai Rp38.803.368.750. Mereka tidak menerima gaji ke-13, tetapi tetap memperoleh THR pada hari raya keagamaan.
“Kalau PPPK Paruh Waktu tidak ada gaji ke-13, tapi mereka tetap mendapatkan THR saat hari raya keagamaan,” kata Putro, Ahad (15/11/2026).
Putro mengatakan anggaran untuk membayar pegawai dengan sistem kontrak itu akan dimasukkan ke APBD Gunungkidul 2027. Pembahasannya masih berlangsung bersama DPRD Gunungkidul.
“Ini masuk anggaran wajib yang harus disediakan pemkab,” katanya.
Di tengah penyusunan anggaran, muncul wacana dari Pemerintah Pusat untuk mengubah status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Kepala Bidang Formasi Pengembangan dan Data Pegawai BKPPD Gunungkidul, Kusjayanto Saputro, mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai rencana tersebut.
Namun, menurut Kusjayanto, hingga kini belum ada instruksi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai pelaksanaan kebijakan itu. “Kami masih menunggu aturan resmi terkait pengalihan masalah kepegawaian ini,” katanya, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan kebijakan Pemerintah Pusat nantinya akan menjadi petunjuk teknis bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti perubahan status kepegawaian tersebut.
“Makanya kami masih menunggu pentunjuk dari Pemerintah Pusat untuk kebijakan ini,” katanya.
Sementara menunggu kepastian perubahan status, Pemkab Gunungkidul telah memperpanjang kontrak PPPK Paruh Waktu. Kusjayanto memastikan perpanjangan dilakukan pada awal Oktober dan berlaku hingga September 2027.
Saat pengangkatan pertama pada 2025, sebanyak 1.992 tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkab Gunungkidul diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Namun, hasil evaluasi menetapkan perpanjangan kontrak bagi 1.958 pegawai.
Dengan demikian, 34 PPPK Paruh Waktu tidak memperoleh perpanjangan kontrak. Kusjayanto menyebut sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan tersebut, antara lain pelanggaran disiplin yang berujung pada pemberhentian, pegawai meninggal dunia, serta pegawai yang mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gunungkidul.
Selain itu, kontrak tidak diperpanjang bagi pegawai yang telah memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan Pemerintah Pusat. “Ada juga yang sudah pensiun sesuai dengan batas usia mengacu pada ketentuan dari Pemerintah Pusat sehingga tidak bisa lagi mendapatkan perpanjangan kontrak,” katanya.
