DPRD Jogja Pastikan Pendidikan, Kesehatan, dan Sampah Tetap Prioritas APBD 2027
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Senin, 16 November 2026 03:25 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - KA Bandara YIA menyediakan layanan reguler dan Xpress pada Senin, 16 November 2026. Kereta reguler melayani 12 perjalanan per arah melalui Stasiun Wates, sedangkan Xpress menyediakan 13
HAIJOGJA.COM - KRL Commuter Line dari Stasiun Palur menuju Stasiun Jogja atau Tugu beroperasi mulai pukul 05.00 WIB hingga malam pada Senin, 16 November 2026. Penumpang dapat menyesuaikan waktu kebera
HAIJOGJA.COM - KRL Commuter Line relasi Yogyakarta-Palur menyediakan 15 perjalanan pada Senin, 16 November 2026. Kereta pertama berangkat dari Stasiun Yogyakarta pukul 05.05 WIB, sedangkan perjalanan
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD Kota Jogja menegaskan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan penanganan sampah harus tetap tersedia dalam APBD 2027. Ketiga sektor itu tidak boleh kehilangan alokasi meskipun kemampuan keuangan daerah terbatas.
Ketua DPRD Kota Jogja FX Wisnu Sabdono Putro mengatakan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran. Sementara itu, pembiayaan sektor atau program lain masih dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Wisnu menyampaikan hal tersebut saat ditemui di kawasan Jembatan Kewek, Kota Baru, Sabtu (14/11/2026). “Intinya untuk tiga prioritas yang anggarannya tidak boleh ada yang kosong. Jadi, anggaran itu untuk tiga prioritas itu: pendidikan, kesehatan, sampah. Yang lain bisa dikompromikan,” kata Wisnu.
Dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2027, Komisi D DPRD Kota Jogja juga memperjuangkan pemenuhan hak guru dan tenaga kependidikan, terutama ketersediaan anggaran honorarium. Kebutuhan anggaran yang semula dipaparkan sebesar Rp11,4 miliar dihitung kembali menjadi Rp8,4 miliar dalam pembahasan bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Jogja pada Senin (9/11/2026).
Anggaran Rp8,4 miliar itu disiapkan untuk honorarium 234 guru yang dibiayai melalui BOSDA, 92 guru tambahan untuk menggantikan guru yang telah pensiun, serta 50 guru pendamping khusus. Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Darini mengatakan pihaknya telah menyepakati alokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.
Pembahasan RKA APBD 2027 turut menyoroti penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). DPRD mendorong agar dana tersebut kembali digunakan untuk mendukung operasional murni sekolah sehingga kebutuhan operasional pendidikan dapat terakomodasi dalam anggaran daerah.
Dindikpora Kota Jogja juga memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dibayarkan setiap bulan. Namun, pembayaran terkadang terlambat apabila sistem mengalami gangguan.
Kepastian alokasi bagi pendidikan, kesehatan, dan penanganan sampah dibahas di tengah penurunan transfer keuangan daerah (TKD) pada 2027. Kondisi itu membuat kemampuan fiskal menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pembiayaan program pemerintah.
Meski demikian, DPRD Kota Jogja menegaskan anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat harus tetap tersedia. Pembiayaan sektor lain dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
