Lahan Sawah Sleman Terus Berkurang, Jalan Tol Berdampak 169 Hektare


HAIJOGJA.COM - Luas lahan baku sawah di Kabupaten Sleman menyusut dari sekitar 18.137 hektare pada 2019 menjadi 15.915 hektare pada 2025. Pertumbuhan permukiman, pembangunan infrastruktur, dan perubahan pemanfaatan tanah untuk kegiatan ekonomi menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi penurunan tersebut.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman Dona Saputra menjelaskan, data Lahan Baku Sawah (LBS) menunjukkan luas sawah mencapai sekitar 15.984 hektare pada 2023. Angka itu turun menjadi sekitar 15.918 hektare pada 2024, lalu kembali berkurang menjadi 15.915 hektare pada 2025.
"Data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penyusutan lahan sawah. Namun, untuk angka peralihan setiap tahunnya, kita perlu membedakan antara perubahan LBS, LSD, LP2B, dan KP2B karena masing-masing memiliki definisi dan basis data yang berbeda," ujarnya, Minggu (15/11/2026).
Dona menyebut pertumbuhan penduduk yang meningkatkan kebutuhan hunian dan mendorong perkembangan permukiman sebagai salah satu faktor penyusutan. Pembangunan infrastruktur, termasuk proyek strategis nasional (PSN) Tol Solo-Jogja-YIA dan Tol Jogja-Bawen, juga turut memengaruhi perubahan penggunaan lahan. Perkembangan kegiatan ekonomi dan perubahan pemanfaatan tanah oleh masyarakat menjadi faktor lainnya.
Berdasarkan perhitungan kasar, pembangunan jalan tol berdampak langsung pada sekitar 169,37 hektare lahan sawah. Rinciannya, 136,42 hektare terdampak pembangunan Tol Solo-Jogja-YIA dan 32,95 hektare terdampak pembangunan Tol Jogja-Bawen.
Dampak infrastruktur, kata Dona, tidak hanya terjadi pada lahan yang digunakan untuk proyek. Perubahan penggunaan tanah juga bisa berlangsung secara tidak langsung, misalnya ketika warga yang lahannya terdampak tol membangun rumah di lahan sawah lain yang masih dimiliki.
"Jadi, pembangunan hunian memang menjadi salah satu faktor penting, tetapi bukan satu-satunya penyebab," jelasnya.
Dona mengatakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena sebagian besar tanah di Sleman merupakan milik masyarakat. Pemerintah perlu menyeimbangkan penghormatan terhadap hak kepemilikan tanah dengan kepentingan perlindungan lahan pertanian.
Nilai ekonomi tanah yang meningkat juga dapat memengaruhi keputusan warga dalam memanfaatkan lahannya. Terbatasnya hasil usaha pertanian dibandingkan potensi keuntungan dari penjualan tanah menjadi salah satu faktor yang mendorong alih fungsi.
Untuk mengantisipasi penyusutan lebih lanjut, Pemkab Sleman memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang melalui sinkronisasi data LBS, Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pemerintah juga mengintegrasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Dona menegaskan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah perlu berjalan beriringan dengan perlindungan lahan pertanian.
"Prinsipnya, kita ingin pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Sleman tetap berjalan, tetapi keberlanjutan lahan pertanian, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan juga harus terjaga," pungkasnya.