Kemnaker Bantah Pengusaha Wajib Setor Dana Pesangon ke Danantara
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Senin, 16 November 2026 00:36 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - KRL Commuter Line relasi Yogyakarta-Palur menyediakan 15 perjalanan pada Senin, 16 November 2026. Kereta pertama berangkat dari Stasiun Yogyakarta pukul 05.05 WIB, sedangkan perjalanan
HAIJOGJA.COM - Jogja Bay Waterpark resmi memperkenalkan identitas baru sebagai JogjaBay by Waterboom Jogja setelah hampir 11 tahun beroperasi. Peluncuran nama tersebut digelar di kawasan utara Stadion
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Sleman mengajukan 442 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penerimaan 2026 kepada pemerintah pusat. Usulan itu terdiri atas 402 formasi Calon Pegawai Negeri Si
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah kabar bahwa pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah hingga kini belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Ia menegaskan Kemnaker belum pernah menyebut Danantara ataupun kementeriannya sebagai calon pengelola dana cadangan pesangon.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar dia.
Indah menjelaskan, kebijakan dana cadangan pesangon merupakan amanat Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, penerapannya masih memerlukan aturan pelaksanaan, sehingga aspek teknisnya belum ditetapkan secara final.
Penyusunan aturan itu akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan. Proses tersebut diperlukan agar kepentingan pengusaha, pekerja atau buruh, dan pihak terkait lainnya dapat dipertimbangkan.
"Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.
Indah mengatakan aturan pelaksanaan nantinya diharapkan memuat mekanisme pengelolaan dan tata kelola dana, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban.
Karena aturan itu belum ditetapkan, belum ada dasar resmi untuk menunjuk pihak tertentu sebagai pengelola dana cadangan pesangon. Informasi yang menyebut Danantara atau Kemnaker akan mengelolanya juga belum memiliki dasar penetapan dari pemerintah.
" Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah," ujarnya.
Kemnaker mengimbau pengusaha dan pekerja atau buruh agar tidak mudah memercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan kebijakan melalui informasi resmi pemerintah.
Indah memastikan perkembangan kebijakan akan disampaikan setelah melewati tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan aturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan. "Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," katanya.
