HAIJOGJA.COM – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan Rp400 juta melalui APBD Perubahan 2026 untuk mengeruk sedimentasi di delapan alur sungai. Program normalisasi ini ditujukan untuk mengurangi risiko banjir saat musim hujan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Sigit Swastono, mengatakan ada 20 titik alur sungai yang diusulkan untuk dikeruk. Usulan itu disusun setelah koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyusul sedimentasi parah yang menyebabkan sejumlah sungai mengalami pendangkalan.

Karena anggaran terbatas, seluruh titik belum dapat ditangani. Dari total dana Rp400 juta, Rp200 juta direncanakan untuk pengerukan alur sungai di kawasan Kota Wonosari. Adapun Rp200 juta lainnya dialokasikan untuk sungai di luar Wonosari, antara lain di Semin, Ngawen, Nglipar, dan Playen.

“Berhubung dananya terbatas, makanya dilakukan pengecekan lapangan untuk menentukan skala prioritas kali yang akan dikeruk,” kata Sigit, Minggu (1/11/2026).

Sigit menjelaskan, pihaknya telah menyurvei sejumlah sungai yang masuk dalam usulan. Dengan perkiraan biaya sekitar Rp25 juta per titik, anggaran yang tersedia diperkirakan cukup untuk menangani delapan alur sungai. Penetapan lokasi juga mempertimbangkan biaya mobilisasi alat berat.

“Rencananya empat titik aliran kali di wilayah Kota Wonosari, sedangkan empat lainnya berada di luar ibukota kabupaten,” kata Sigit.

Pengerukan dilakukan untuk menormalisasi sungai yang mengalami pendangkalan akibat tumpukan lumpur. Aliran yang lebih lancar diharapkan dapat mengurangi potensi banjir. “Makanya diusulkan dikeruk agar aliran bisa lebih lancar,” katanya.

Ulu-Ulu Kalurahan Plembutan, Playen, Surono, mendukung program normalisasi tersebut. Ia berharap Kali Wiyoko di wilayahnya termasuk dalam lokasi pengerukan sedimentasi.

“Sudah dicek ke lapangan dan Kali Wiyoko masuk dalam program pengerukan sedimentasi aliran sungai di Gunungkidul,” katanya.

Surono menyebut Kali Wiyoko pernah dilanda banjir besar pada tahun lalu. Sebanyak 53 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman karena rumah mereka terendam air. “Makanya kami mengembangkan Aksi Merespon Peringatan Dini [AMPD] banjir sebagai upaya mitigasi kebencanaan,” katanya.

Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Gunungkidul, Nanang Irawanto, mengatakan pemkab menjalankan program normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir. BPBD berkoordinasi dengan DPUPRKP melakukan asesmen terhadap sungai yang mengalami sedimentasi parah.

“Ada 20 titik yang diusulkan untuk dikeruk, tapi datanya tidak hafal. Untuk pastinya, saya sedang meminta ke Pusdalops mengenai aliran Sungai yang akan dikeruk,” kata Nanang.

Menurut Nanang, pengerukan bertujuan memulihkan kelancaran aliran sungai agar potensi banjir dapat ditekan. Selain normalisasi, BPBD juga memasang sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) banjir di sejumlah lokasi.

“Untuk mitigasi, kami juga sudah memasang EWS banjir di beberapa titik seperti di Kali Oya Semin dan Kali Besole di Wonosari,” katanya.