DPRD DIY Minta Subsidi Trans Jogja Diperhatikan dalam APBD 2027
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Sabtu, 14 November 2026 01:02 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Messi, kucing milik keluarga Azka Ramadan yang tercatat memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah, meninggal dunia pada Jumat (13/11/2026) siang. Kucing itu telah menemani keluarg
HAIJOGJA.COM - Bus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melayani perjalanan dari Malioboro menuju Pantai Parangtritis pada Sabtu, 14 November 2026. Tarifnya Rp12.000 untuk sekali perjalanan, d
HAIJOGJA.COM - Sebanyak 15 perjalanan KRL Jogja-Solo dijadwalkan beroperasi dari Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Palur pada Sabtu (14/11/2026). Kereta pertama berangkat pukul 05.05 WIB, sedangkan pe
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD DIY meminta kebutuhan subsidi Trans Jogja diperhatikan dalam APBD 2027 untuk menjaga operasional armada dan layanan transportasi publik, sekaligus mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan operator.
Permintaan tersebut menjadi salah satu catatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY terhadap Rancangan APBD (RAPBD) DIY 2027. DPRD juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan aset dan mengevaluasi badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mencari sumber pendapatan baru.
Wakil Ketua DPRD DIY Umaruddin Masdar mengatakan anggaran subsidi perlu diperhitungkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Pemerintah DIY perlu mendukung kebutuhan anggaran untuk subsidi Trans Jogja untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan pemutusan hubungan kerja dan mengoperasionalkan kendaraan untuk memenuhi pelayanan transportasi publik bagi masyarakat DIY,” kata Umaruddin dalam rapat paripurna DPRD DIY, Jumat (13/11/2026).
DPRD juga meminta Dinas Perhubungan DIY memberikan pemahaman kepada karyawan Trans Jogja mengenai mekanisme pemberian insentif sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan.
Di luar persoalan transportasi, DPRD menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diminta mengidentifikasi aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan serta melakukan kajian dan penilaian atau appraisal terhadap aset milik masing-masing organisasi perangkat daerah.
Umaruddin mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui peluang peningkatan pendapatan dari aset yang dikelola pemerintah daerah. “Pemda DIY juga perlu melakukan inovasi-inovasi lain untuk upaya peningkatan PAD,” ujarnya.
DPRD DIY juga meminta pemerintah daerah mengaudit seluruh BUMD. Hasilnya diharapkan menjadi dasar untuk memetakan perusahaan daerah berdasarkan peran dan orientasinya, yakni penyedia layanan publik atau penghasil PAD.
Menurut Umaruddin, peningkatan kinerja BUMD dan pencarian sumber pendanaan di luar APBD diperlukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Salah satu alternatifnya adalah melibatkan pelaku usaha melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung penyediaan fasilitas dan pelayanan publik.
Dalam RAPBD DIY 2027, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp4,83 triliun. Angka itu terdiri atas PAD Rp1,83 triliun, pendapatan transfer Rp2,98 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp7,85 miliar.
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,96 triliun, meliputi belanja operasi Rp3,41 triliun, belanja modal Rp614,61 miliar, belanja tidak terduga Rp58,8 miliar, serta belanja transfer Rp876,34 miliar. Dengan demikian, RAPBD DIY 2027 mengalami defisit Rp130,37 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan neto dengan nilai yang sama sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan ditetapkan nol rupiah.
Umaruddin mengatakan seluruh program dan kegiatan dalam RAPBD 2027 secara keseluruhan telah disepakati. Namun, masih ada catatan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah, termasuk penyesuaian terhadap hasil reviu aparat pengawasan intern pemerintah daerah serta perbaikan nomenklatur dan indikator kinerja pada sejumlah subkegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
Persetujuan bersama RAPBD DIY 2027 dilakukan dalam rapat paripurna DPRD DIY pada Jumat (13/11/2026). Setelah pembahasan di tingkat daerah selesai, rancangan anggaran tersebut akan dievaluasi pemerintah pusat.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2027 yang telah disepakati bersama DPRD akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. “Kita berharap hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2027 dapat diterima dalam batas waktu yang telah ditentukan, sehingga proses penyempurnaan dan penetapannya dapat segera dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” kata Sultan.
Hasil evaluasi menjadi tahapan berikutnya sebelum penyempurnaan dan penetapan APBD DIY Tahun Anggaran 2027 dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
