3.325 PPPK Paruh Waktu Bantul Menunggu Kepastian Alih Status
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Sabtu, 14 November 2026 01:04 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - KA Prameks menyediakan 10 perjalanan untuk rute Jogja-Kutoarjo pada Sabtu, 14 November 2026. Lima perjalanan berangkat dari Stasiun Yogyakarta menuju Kutoarjo, sementara lima lainnya me
HAIJOGJA.COM - Messi, kucing milik keluarga Azka Ramadan yang tercatat memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah, meninggal dunia pada Jumat (13/11/2026) siang. Kucing itu telah menemani keluarg
HAIJOGJA.COM - Bus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melayani perjalanan dari Malioboro menuju Pantai Parangtritis pada Sabtu, 14 November 2026. Tarifnya Rp12.000 untuk sekali perjalanan, d
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Sebanyak 3.325 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bantul masih menunggu kepastian perubahan status menjadi PPPK penuh waktu. Pemerintah Kabupaten Bantul belum menetapkan mekanismenya karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul, Triyanto, mengatakan rencana pengalihan status itu telah disampaikan melalui kanal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Namun, belum ada penjelasan teknis yang dapat menjadi acuan pemerintah daerah.
“Kalau secara teknis seperti apa, kami belum disampaikan. Kami tidak bisa berandai-andai kalau formasinya belum tentu,” kata Triyanto, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data terakhir, terdapat 3.325 PPPK paruh waktu yang bertugas di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi di lingkungan Pemkab Bantul.
Pemkab Bantul telah mengalokasikan anggaran untuk menggaji PPPK paruh waktu pada tahun depan. Namun, perubahan skema pembiayaan jika mereka beralih menjadi PPPK penuh waktu masih menunggu ketentuan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan dukungan anggaran dari pusat.
Triyanto menyebut proses alih status tidak hanya berupa penyesuaian administrasi kepegawaian. Validasi juga diperlukan untuk memastikan data pegawai yang diusulkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Pengalihan status ini tidak hanya soal perubahan pencatatan data kepegawaian. Validasi data juga diperlukan agar jumlah dan status pegawai yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Validasi dan penyesuaian administrasi akan melibatkan sejumlah instansi, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait. Dokumen kepegawaian juga perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Pemkab Bantul akan menunggu petunjuk teknis sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Kementerian PANRB menyebut pengalihan status PPPK akan dilaksanakan bertahap mulai 1 Januari 2027. Perubahan tersebut mencakup guru, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dalam skema yang disampaikan, guru akan menjadi pegawai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atau Kementerian Agama (Kemenag), sedangkan tenaga kesehatan akan berada di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP akan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemkab Bantul masih menunggu petunjuk teknis agar administrasi, validasi data, dan pembiayaan pelaksanaan alih status mengikuti ketentuan pemerintah pusat.
