DPRD DIY Akan Evaluasi Pengamanan Demonstrasi dengan Polda DIY
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Kamis, 12 November 2026 23:23 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi wisata Gunungkidul mencapai Rp62,54 miliar hingga Kamis (12/11/2026). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul optimistis target Rp63,22 mil
HAIJOGJA.COM - DPRD Kota Jogja mendorong pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan kampung wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Ketentuan tersebut diusulkan masuk dalam Rancangan Peratur
HAIJOGJA.COM - Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) membuka peluang pasar bagi Getuk Goreng Bu Hesti di Padukuhan Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul. Usaha milik Hesti Irawati, 42, itu kini mengolah h
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD DIY akan berkomunikasi dengan Polda DIY untuk mengevaluasi pengamanan demonstrasi di Jogja, termasuk dugaan kekerasan terhadap peserta aksi setelah demonstrasi berakhir. Langkah ini menyusul sejumlah unjuk rasa yang berujung kericuhan.
Anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Yan Kurnia Kustanto, mengatakan pihaknya akan membangun komunikasi kelembagaan dengan Polda DIY dan fraksi-fraksi lain. Ia berharap evaluasi penanganan massa aksi dapat segera dilakukan.
"Kami akan menemui pimpinan DPRD secara kelembagaan untuk membangun komunikasi dengan Polda DIY bersama fraksi-fraksi lainnya. Harapannya, segera dilakukan evaluasi terhadap penanganan massa aksi pascademonstrasi," kata Yan, Selasa (10/11/2026).
Sejumlah insiden menjadi perhatian DPRD DIY, yakni kericuhan di Simpang Gramedia pada 1 September 2026 serta unjuk rasa di sekitar Malioboro pada 20 dan 28 Oktober. Demonstrasi terakhir pada Selasa (10/11/2026) juga berlangsung hingga dini hari.
Rangkaian kejadian itu memunculkan persoalan tentang pengamanan saat demonstrasi berlangsung dan perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap setelah aksi berakhir. Perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Uli, sebelumnya menyebut 34 orang sempat diamankan polisi terkait peristiwa 28 Oktober. Mereka mengklaim tidak semua orang yang ditangkap merupakan peserta demonstrasi. Seluruh orang yang diamankan telah dibebaskan, tetapi aliansi tersebut masih mempersoalkan dugaan kekerasan saat penangkapan dan pemeriksaan.
Tim Advokasi Bara Adil (Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan) mencatat sedikitnya delapan korban luka berat dan 24 korban luka ringan berdasarkan pengaduan yang diterima. Luka yang dilaporkan antara lain memar, luka sobek, kepala bocor, dan patah tulang.
Perwakilan Bara Adil, Royyan Juliazka, turut menyoroti dugaan keterlibatan kelompok sipil tak dikenal dalam kekerasan terhadap demonstran. Berdasarkan dokumentasi tim advokasi, kelompok itu disebut berada di sekitar barisan aparat dan membawa benda-benda yang berpotensi digunakan untuk melakukan kekerasan.
Di tengah persoalan tersebut, tujuh fraksi DPRD DIY menyatakan dukungan terhadap pencabutan surat pemanggilan kepolisian kepada peserta demonstrasi 20 Oktober 2026 di Malioboro. Mereka juga mendorong pemberian kompensasi bagi demonstran yang terluka.
Pernyataan bersama itu ditandatangani perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, PKB, PAN, Golkar, serta Fraksi Gabungan PPP, PSI, dan NasDem. Sikap tersebut menjadi respons DPRD DIY terhadap tuntutan mahasiswa agar penanganan peserta aksi turut dievaluasi.
Yan mengatakan aspirasi masyarakat perlu diberi ruang dan ditindaklanjuti dengan tepat. Menurut dia, upaya menjaga ketertiban daerah tidak boleh membuat persoalan masyarakat terabaikan.
"Kita harus menjaga Yogyakarta tetap damai. Jangan sampai ada sesuatu yang justru memperkeruh keadaan. Aspirasi mahasiswa harus ditampung dan disikapi dengan baik," ujarnya.
Ia berharap komunikasi antara DPRD DIY dan Polda DIY segera terlaksana agar persoalan pascademonstrasi mendapat tindak lanjut. Evaluasi, kata dia, diperlukan supaya penanganan aksi berikutnya tidak kembali menimbulkan persoalan serupa.
