DIY Kekurangan 1.653 Guru, Anggaran Belum Memungkinkan Rekrutmen pada 2027
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Kamis, 12 November 2026 20:15 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan lebat disertai petir di empat kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (9/11/2026) dini hari. Peringatan dengan tingkat keparahan kat
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan seluruh transaksi keuangan di lingkungan pemerintah daerah beralih ke sistem digital pada 2027. Penerapannya mencakup belanja organisasi perangka
HAIJOGJA.COM - Warga Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Jogja, mendapat penyuluhan tentang perubahan hukum pidana nasional, termasuk pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih kekurangan 1.653 guru di sekolah negeri. Meski belanja pendidikan dalam RAPBD DIY 2027 direncanakan sebesar 40,14% dari total belanja daerah, keterbatasan kemampuan keuangan membuat pemerintah daerah belum dapat merekrut guru baru pada tahun depan.
Sekretaris Komisi D DPRD DIY Muhammad Syafi’i mengatakan, salah satu cara yang mungkin ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik adalah mendatangkan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) melalui mutasi dari daerah lain. Menurutnya, opsi tersebut dinilai paling memungkinkan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
"Yang paling mungkin buka jalur mutasi dari luar daerah. Jogja daerah idaman mutasi ASN termasuk guru," kata Syafi’i, Kamis (12/11/2026).
Syafi’i menjelaskan, perekrutan baru akan menambah belanja pegawai karena pemerintah daerah harus membiayai pengeluaran rutin untuk tenaga pendidik tersebut. Sementara itu, kondisi keuangan DIY dinilai belum cukup kuat untuk menanggung tambahan beban tersebut, sehingga pembukaan formasi baru pada 2027 belum memungkinkan.
Selain kendala anggaran, pembukaan formasi ASN juga bergantung pada kewenangan pemerintah pusat. "Formasi lowongan tergantung dari pusat. Mungkin saja akan ada bukaan lowongan, tetapi sekali lagi tergantung lowongan formasi dari pusat," ujarnya.
Dalam RAPBD DIY 2027, belanja pendidikan direncanakan sebesar 40,14% dari total belanja daerah senilai Rp4,94 triliun. Anggaran itu mencakup berbagai kebutuhan, antara lain operasional sekolah, peningkatan fasilitas pendidikan, dan program bantuan bagi siswa.
Namun, besarnya alokasi pendidikan belum otomatis menyelesaikan kekurangan guru karena pemenuhan tenaga pendidik juga berkaitan dengan kemampuan daerah membiayai belanja pegawai. Syafi’i menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran pendidikan 2027 agar kebutuhan guru di sekolah negeri tidak terabaikan.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebelumnya menyampaikan sejumlah program pendidikan yang menjadi perhatian pemerintah daerah pada 2027. Program itu meliputi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta peningkatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan sarana pendidikan dan kompetensi guru. Penyesuaian pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia usaha dan industri turut menjadi perhatian.
Sementara itu, Komisi D DPRD DIY menyoroti keberlanjutan program beasiswa dalam RAPBD 2027. Syafi’i mengatakan penambahan alokasi beasiswa masih mungkin dilakukan, tetapi belum dapat dipastikan karena pembahasannya masih berlangsung.
