BK DPRD Bantul Prioritaskan Disiplin Anggota untuk Cegah Pelanggaran Etik
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Kamis, 12 November 2026 23:23 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi wisata Gunungkidul mencapai Rp62,54 miliar hingga Kamis (12/11/2026). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul optimistis target Rp63,22 mil
HAIJOGJA.COM - DPRD Kota Jogja mendorong pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan kampung wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Ketentuan tersebut diusulkan masuk dalam Rancangan Peratur
HAIJOGJA.COM - Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) membuka peluang pasar bagi Getuk Goreng Bu Hesti di Padukuhan Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul. Usaha milik Hesti Irawati, 42, itu kini mengolah h
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bantul akan melanjutkan pembinaan anggota pada 2027 dengan menekankan kedisiplinan dan pencegahan pelanggaran etik. Anggota diharapkan tertib mengikuti seluruh agenda kedewanan serta mematuhi tata tertib.
Ketua BK DPRD Bantul, Muhammad Dhavid, mengatakan tidak ada perubahan besar dalam program kerja tahun depan. BK akan meneruskan agenda yang sudah berjalan, dengan fokus membangun kebiasaan disiplin dalam pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat.
Dhavid menyebut menjaga kehormatan DPRD tidak cukup dilakukan dengan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan, menurut dia, perlu dimulai dari kepatuhan anggota terhadap aturan dan tanggung jawab dalam kegiatan kelembagaan sehari-hari.
“Keinginan kami tetap tidak ada kasus di Bantul. Pertama itu, kemudian kami ingin mengajak teman-teman anggota DPRD lebih tertib dalam tata ber-DPRD Bantul,” kata Dhavid, Selasa (10/11/2026).
Salah satu perhatian BK adalah kedisiplinan anggota dalam mengikuti kegiatan resmi DPRD. Hal itu mencakup rapat komisi, rapat badan, hingga rapat paripurna.
“Baik dalam rapat komisi maupun rapat badan dan juga rapat paripurna,” ujarnya.
Dhavid menilai kepatuhan terhadap tata tertib merupakan bagian dari tanggung jawab anggota dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Aturan, kata dia, perlu diterapkan secara konsisten, bukan sekadar dipahami sebagai ketentuan formal.
Pembinaan pada 2027 juga ditujukan untuk mencegah persoalan etik. BK berharap anggota menjaga perilaku serta menjalankan tugas sesuai norma dan ketentuan agar tidak mencoreng nama lembaga.
Profesionalisme anggota dalam menjalankan tugas di DPRD, menurut BK, turut menentukan kepercayaan masyarakat. Menjaga kehormatan lembaga tidak hanya berkaitan dengan sikap di hadapan publik, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan dalam aktivitas kedewanan.
Dhavid menegaskan upaya menjaga marwah DPRD merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya BK. Meski BK berperan dalam penegakan tata tertib dan kode etik, kesadaran untuk menaati aturan perlu tumbuh dari setiap anggota.
Dengan kesadaran tersebut, pembinaan diharapkan menjadi bagian dari tanggung jawab menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, bukan semata-mata upaya menghindari sanksi. Setiap anggota juga diharapkan memahami aturan dan ikut menjaga nama baik lembaga legislatif.
“Perubahan enggak ada kalau di BK, tetap seperti yang kemarin. Cuma ingin mengajak teman-teman untuk lebih tertib dalam tata menjalankan tugas Dewan, dan menjaga marwah DPRD. Itu saja,” ungkap Dhavid.
Melalui kelanjutan program yang ada, BK DPRD Bantul berharap tidak terjadi pelanggaran yang berujung pada persoalan etik atau mencederai kehormatan lembaga. Kedisiplinan mengikuti agenda kedewanan dan kepatuhan terhadap tata tertib diharapkan semakin kuat sebagai upaya pencegahan sejak dini.
