Agus Riyanto Jadi Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja


HAIJOGJA.COM - Agus Riyanto ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja melalui mekanisme aklamasi dalam rapat internal. Penetapan ini mengakhiri kekosongan jabatan yang berlangsung sekitar tujuh bulan.
Pengisian posisi tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi alat kelengkapan DPRD Kota Jogja. Keputusan itu dituangkan dalam perubahan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 22/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kota Yogyakarta.
Jabatan Wakil Ketua Komisi C sebelumnya ditinggalkan almarhum Adrian Subagyo. Proses Pergantian Antarwaktu (PAW) untuk mengisi kursi anggota DPRD yang ditinggalkannya telah dilakukan melalui pelantikan Hari Prastowo Aditya Putra.
Ketua DPRD Kota Jogja, FX. Wisnu Sabdono Putro, mengatakan pengisian jabatan wakil ketua diharapkan memperkuat pengawasan pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Jogja. Komisi C menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjadi mitra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja.
Pengawasan diperlukan agar pembangunan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan masuknya Agus Riyanto dalam jajaran pimpinan, struktur Komisi C kini kembali terisi.
Di sisi lain, anggota DPRD Kota Jogja dijadwalkan menjalani reses di daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masukan yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan anggaran, terutama untuk perencanaan 2028 dan perubahan anggaran 2027.
Komisi C juga membahas rencana penyesuaian anggaran pembangunan infrastruktur bersama DPUPKP. Pertemuan yang berlangsung beberapa waktu lalu itu membahas rasionalisasi anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Tahun Anggaran 2027, menyusul penyesuaian dana transfer daerah.
Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja, Bambang Seno Baskoro, menegaskan penyesuaian anggaran tidak boleh mengganggu pelaksanaan program pembangunan prioritas. Ia meminta program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap diperhatikan dalam rasionalisasi anggaran infrastruktur.