Tiga PPPK Gunungkidul Dipecat karena Perselingkuhan, Delapan ASN Dijatuhi Sanksi


HAIJOGJA.COM - Delapan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dijatuhi hukuman disiplin hingga pertengahan November 2026. Tiga di antaranya merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dipecat karena pelanggaran berat berupa perselingkuhan.
Sanksi terhadap delapan pegawai itu beragam, mulai dari penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat dan jabatan, hingga pemecatan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul juga masih memeriksa tiga pegawai lain yang diduga melanggar disiplin.
Kepala Bidang Status Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai BKPPD Gunungkidul, Sunawan, mengatakan pegawai yang telah dijatuhi hukuman terdiri dari empat PNS dan empat PPPK. Hukuman diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran masing-masing.
“Ada juga yang disanksi penundaan kenaikan gaji selama setahun. Selain itu, ada pegawai yang disanksi turun pangkat hingga jabatan,” katanya, Rabu (18/11/2026).
Sunawan menjelaskan, laporan mengenai dugaan pelanggaran ditindaklanjuti dengan membentuk tim pemeriksa. Keputusan pemberian sanksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati selaku Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan rekomendasi tim tersebut.
“Untuk penjatuhan sanksi melalui Surat Keputusan Bupati selaku Pembina kepegawaian, tapi hukuman diberikan juga tidak lepas dari rekomendasi tim pemeriksa yang menangani,” katanya.
BKPPD Gunungkidul saat ini memeriksa tiga pegawai terkait dugaan perselingkuhan dan tidak masuk kerja. Dua pegawai diperiksa atas dugaan perselingkuhan, tetapi Sunawan menegaskan kedua kasus itu tidak saling berkaitan.
“Yang kasus perselingkuhan ada dua pegawai, tapi tidak saling berkaitan,” katanya.
Hingga Rabu (18/11/2026), pemeriksaan terhadap ketiga pegawai masih berlangsung. BKPPD belum menetapkan sanksi karena keputusan baru diambil setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai.
“Kami bekerja sesuai dengan aturan karena tidak bisa asal dalam memberikan sanksi,” katanya.
Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Gunawan, mendukung pemberian hukuman tegas kepada ASN yang terbukti melanggar disiplin. Menurut dia, ASN merupakan tokoh yang kerap menjadi panutan masyarakat sehingga harus mematuhi norma dan aturan.
Gunawan mengatakan sanksi bagi ASN yang melanggar dapat berupa penurunan pangkat atau jabatan hingga pemecatan untuk pelanggaran berat. Ia meminta hukuman diberikan secara adil dan sesuai tingkat kesalahan.
“Harus fair, kalau bersalah memang harus disanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat,” katanya.
Ia menilai sanksi dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi pembelajaran bagi ASN lainnya. Selain penindakan, Gunawan meminta Pemkab Gunungkidul terus menyosialisasikan aturan kedisiplinan kepada pegawai.
“Untuk mengurangi Risiko pelanggaran, pemkab juga harus terus menyosialisasikan masalah kedisiplinan di lingkup kepegawaian agar benar-benar memahami aturan sehingga tidak melanggarnya,” katanya.