Sultan HB X Minta Lokasi Rencana Barak Militer di Hutan DIY Dikaji


HAIJOGJA.COM - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku belum menerima informasi pasti mengenai lokasi rencana pembangunan barak militer di kawasan hutan DIY. Ia meminta lokasi tersebut diperiksa dan dikaji terlebih dahulu, terutama untuk memastikan fungsi ekologisnya.
“Belum tahu saya. Ya nanti kan ada, ada mesti mengajukan permohonan,” ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Rabu (18/11/2026).
Sultan juga belum mengetahui kawasan yang direncanakan untuk barak militer maupun tempat latihan perang. Namun, menurutnya, kebutuhan pembangunan kantor Komando Daerah Militer (Kodam) baru perlu dipersiapkan karena perubahan status dari Korem menjadi Kodam memerlukan bangunan tambahan untuk mendukung penempatan pasukan.
“Kalau hanya Korem kan sudah, tapi sekarang masalahnya kan jadi Kodam, kan beda. Tapi belum, kami belum tahu. Mungkin masih cari-cari atau apa, ndak tahu ya,” ujarnya.
Terkait kemungkinan penggunaan kawasan hutan, Sultan mengatakan kondisi lahan perlu dilihat langsung sebelum pemanfaatannya ditentukan. Vegetasi dan peruntukan kawasan harus diperiksa, termasuk apakah lahan tersebut merupakan hutan dengan tegakan pohon yang diperuntukkan bagi reboisasi.
“Ya kita lihat lokasinya, kita lihat lokasinya. Jangan asal-asal hutan, gitu. Kalau memang itu hutan semak atau memang bukan yang tegakan-tegakan pohon yang memang kita desain untuk reboisasi, ya kita pikir dua tiga kali dulu, kan gitu. Lihat lokasinya dulu yang penting, nggih,” paparnya.
Sebelumnya, wacana pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang di kawasan hutan DIY mendapat perhatian DPRD DIY. Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari mengingatkan agar kebutuhan pertahanan tidak mengurangi kawasan hutan maupun lahan pertanian produktif.
Andriana menilai rencana pemanfaatan ruang perlu dikaji secara matang. Ia menyebut alih fungsi lahan pertanian di DIY hampir mencapai 1.000 hektare per tahun, sehingga kondisi tersebut harus diperhitungkan sebelum keputusan penggunaan kawasan hutan atau lahan pertanian diambil.
“Pertahanan negara memang penting, tetapi kita juga harus melihat kondisi DIY yang memiliki kawasan hutan terbatas. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian di DIY hampir mencapai seribu hektare per tahun. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita pikirkan bersama agar tidak semakin memperbesar kehilangan lahan produktif,” kata Andriana.
Wacana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan mencuat dalam Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pertemuan yang digelar DPD RI di DIY pada 19 Oktober 2026 itu memunculkan informasi mengenai permintaan penggunaan kawasan hutan untuk mendukung pertahanan negara.
Andriana mengatakan Komisi B DPRD DIY tidak mempersoalkan kebutuhan pertahanan. Namun, keterbatasan ruang di DIY membuat dampak pemanfaatan lahan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat perlu diperhitungkan.
Ia juga mengingatkan bahwa kawasan hutan memiliki fungsi ekologis, antara lain menjaga sumber daya air dan melindungi keanekaragaman hayati. Selain itu, hutan memiliki nilai edukasi, budaya, dan spiritual bagi masyarakat yang perlu dipertimbangkan dalam setiap rencana pemanfaatannya.