Sultan Tak Larang Unjuk Rasa di Malioboro, Minta Koordinasi dengan Polisi


HAIJOGJA.COM - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi di Malioboro. Namun, peserta aksi diminta berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepolisian karena kawasan tersebut merupakan area strategis.
Pesan itu disampaikan Sultan saat bertemu pimpinan 13 perguruan tinggi di DIY di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan, Senin malam (16/11/2026). Pertemuan tersebut membahas dinamika terkini sekaligus memperkuat komunikasi untuk menjaga kedamaian Yogyakarta.
Sultan menegaskan bahwa ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dijaga. Ia menyatakan tidak ada alasan untuk menghambat perkembangan demokrasi di Yogyakarta.
"Saya tidak mencegah demokratisasi. Mau di Malioboro silahkan, tetapi karena statusnya di situ kawasan strategis pertokoan, ada Istana Negara dan sebagainya, mohon kalau mau demonstrasi tetap memberitahu polisi," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).
Selain meminta peserta aksi berkoordinasi dengan polisi, Sultan mendorong pimpinan perguruan tinggi terus menjalin komunikasi dengan mahasiswa agar aspirasi dapat disampaikan secara damai. Ia juga bersedia membantu menjembatani komunikasi jika kampus menemui kendala dalam proses koordinasi.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, mengatakan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk merespons berbagai dinamika yang berkembang.
Menurut Arie, menjaga Yogyakarta membutuhkan keterlibatan bersama tanpa menghilangkan ruang demokrasi. Ia menilai upaya tersebut juga perlu disertai langkah pencegahan kekerasan.
"Demokrasi harus jalan, tetapi kekerasan harus dicegah. Kita punya kepentingan yang sama untuk menjaga Yogyakarta, kampus kita, masyarakat sipil," jelasnya.
Arie menambahkan, upaya menjaga keamanan dan suasana kondusif tidak boleh mencederai nilai-nilai demokrasi. Penyelesaian persoalan, menurut dia, perlu mengutamakan dialog dan pendekatan tanpa kekerasan serta memastikan mahasiswa tetap terlindungi.
"Kita jaga supaya cara kita menyelesaikan masalah melalui dialog, non-violence, dan saling melindungi," ujarnya.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama UPN Veteran Yogyakarta, Hendro Widjanarko, menyatakan perguruan tinggi memiliki komitmen bersama untuk menjaga Yogyakarta tetap aman dan kondusif. Salah satu upayanya adalah mengimbau mahasiswa menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami selalu mengimbau mahasiswa ketika melakukan aksi itu sesuai dengan ketentuan," ujarnya.
Hendro mengatakan kampus juga terus mengedepankan komunikasi dan dialog untuk menjembatani aspirasi mahasiswa agar tetap tersampaikan.
Pertemuan Sultan dengan pimpinan 13 perguruan tinggi di DIY menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan kalangan kampus dalam merespons dinamika masyarakat. Pesan yang disampaikan menekankan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat, berkoordinasi, dan menyelesaikan persoalan dengan cara damai.