ISR Terima Pemberhentian dari Seluruh Tugas Kepartaian PKB Gunungkidul


HAIJOGJA.COM - Anggota DPRD Gunungkidul, Ibnu Sugeng Riyanto (ISR), menerima keputusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memberhentikannya dari seluruh tugas kepartaian. Keputusan itu diambil setelah rapat pleno DPC PKB Gunungkidul menyatakan ISR melanggar kedisiplinan.
ISR mengatakan akan menerima sanksi tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa pemberian sanksi dan teguran harus sesuai prosedur serta ketentuan organisasi.
“Saya akan menerima sanksi yang diberikan,” tulis ISR melalui pesan WhatsApp, Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan, sanksi harus mengacu pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB.
Saat ditanya tentang kemungkinan pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD Gunungkidul melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), ISR mengaku belum mengetahui keputusan partai dan memilih menunggu perkembangannya.
“Kalau terkait ini [dilakukan pergantian antar waktu] saya belum tahu,” katanya.
Sekretaris DPC PKB Gunungkidul, Yulinda Dwi Nur Respati, mengatakan rapat pleno menetapkan ISR tetap berstatus sebagai anggota PKB, tetapi diberhentikan dari seluruh tugas kepartaian. Menurut dia, keputusan itu diambil karena ISR dinilai sudah lama tidak berkontribusi dalam kegiatan partai.
Yulinda juga menyebut ISR tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Gunungkidul, termasuk mengikuti rapat komisi, rapat paripurna, dan kegiatan kedewanan lainnya.
“Sanksi terberat bisa dilakukan Pergantian Antar Waktu [PAW] sebagai anggota dewan,” kata Yulinda, Senin (16/11/2026).
Namun, DPC PKB tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan PAW. Yulinda menjelaskan, kewenangan tersebut berada di Mahkamah Partai di tingkat DPP. DPC hanya dapat mengajukan usulan melalui DPW PKB DIY.
Hasil pleno terkait pemberhentian ISR dari tugas kepartaian telah diserahkan kepada DPW PKB DIY. DPC kini menunggu arahan sebelum proses diteruskan ke DPP.
“Hasil pleno pemberhentian ISR dalam ketugasan partai baru diserahkan ke DPW. Selanjutnya menunggu arahan dari DPW, sebelum dilanjutkan ke DPP. Nantinya keputusan apa yang ditetapkan Pusat, akan kami patuhi,” katanya.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, menyerahkan persoalan ISR kepada mekanisme internal partai. Hingga kini, sekretariat DPRD belum menerima surat pemberitahuan mengenai proses PAW.
“Belum ada surat pemberitahuan yang masuk ke kami,” kata Endang.
Endang membenarkan Badan Kehormatan DPRD Gunungkidul sebelumnya telah memberikan teguran tertulis kepada ISR karena dinilai kerap tidak mengikuti kegiatan dewan, termasuk rapat paripurna dan agenda lainnya. Meski demikian, ia mengatakan ISR tidak sepenuhnya absen karena masih mengikuti sejumlah agenda DPRD.
“Tidak sepenuhnya absen, karena ada beberapa agenda yang diikuti,” katanya.