HAIJOGJA.COM - Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kulon Progo telah mengisi seluruh kebutuhan guru dan tenaga kependidikan definitif dengan 97 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sebanyak 39 di antaranya merupakan warga lokal yang diterima melalui rekrutmen Kementerian Sosial (Kemensos).
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, mengatakan seluruh tenaga definitif tersebut berstatus PPPK dan merupakan hasil seleksi Kemensos untuk memenuhi kebutuhan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
"Jadi statusnya PPPK untuk pengisian guru dan tendik definitif SR Terintegrasi 1 Kulon Progo dengan total 97 PPPK," katanya saat ditemui di ruangannya, Selasa (17/11/2026).
Pengisian tenaga definitif di sekolah yang berada di Gulurejo itu dimulai sejak pertengahan Oktober 2026. Setelah proses perekrutan dan pengisian formasi rampung, guru bantu dan tenaga kependidikan yang sebelumnya diperbantukan telah kembali ke instansi masing-masing.
Dari total 97 PPPK, sebanyak 31 orang bertugas sebagai guru. Sementara itu, 42 orang menjadi Tendik Wali Asuh, 19 orang Tendik Wali Asrama, dua orang mengisi administrasi perkantoran, dua orang menjadi operator sekolah, dan satu orang bertugas sebagai Tendik keuangan.
"Pengisian guru dan Tendik PPPK hasil perekrutan Kemensos di SR Terintegrasi 1 Kulon Progo sudah dimulai sejak pertengahan Oktober lalu jadi yang kemarin backup sudah kembali ke instansi asal," ungkapnya.
Selain mengisi formasi PPPK, Sekolah Rakyat di Gulurejo juga membuka kesempatan kerja bagi warga setempat. Ernawati menyebut permohonan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada pemerintah pusat agar warga lokal mendapat prioritas kerja telah direalisasikan.
Sebanyak 39 guru dan tenaga kependidikan berstatus PPPK merupakan warga Kulon Progo. Selain itu, ada 14 warga lokal yang bekerja dengan status outsourcing, sehingga total tenaga kerja lokal yang terlibat mencapai 53 orang.
"53 orang itu tidak hanya yang berstatus PPPK saja tetapi juga ada yang berstatus outsourcing untuk petugas kebersihan dan sejenisnya," tuturnya.
Para pekerja tersebut berasal dari sejumlah kapanewon, antara lain Wates, Pengasih, Nanggulan, Sentolo, Panjatan, Kokap, dan Galur. Sebagian besar berdomisili di sekitar sekolah dan memiliki latar belakang ekonomi yang beragam.
Ernawati mengatakan pelibatan warga lokal merupakan bagian dari pemenuhan aspirasi masyarakat sekitar yang ingin terlibat dalam operasional Sekolah Rakyat.
"Ini menandakan bahwa memang aspirasi masyarakat sekitar agar dilibatkan, betul-betul diakomodasi," ungkap Ernawati.









