DPRD Kulonprogo Targetkan RAPBD 2027 Disahkan 20 November
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Sabtu, 14 November 2026 00:44 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Messi, kucing milik keluarga Azka Ramadan yang tercatat memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah, meninggal dunia pada Jumat (13/11/2026) siang. Kucing itu telah menemani keluarg
HAIJOGJA.COM - Bus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melayani perjalanan dari Malioboro menuju Pantai Parangtritis pada Sabtu, 14 November 2026. Tarifnya Rp12.000 untuk sekali perjalanan, d
HAIJOGJA.COM - Sebanyak 15 perjalanan KRL Jogja-Solo dijadwalkan beroperasi dari Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Palur pada Sabtu (14/11/2026). Kereta pertama berangkat pukul 05.05 WIB, sedangkan pe
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD Kabupaten Kulonprogo menargetkan RAPBD 2027 ditetapkan menjadi APBD pada 20 November 2026. Infrastruktur jalan, persiapan Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi tiga fokus utama dalam pembahasan anggaran.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulonprogo bersama jajaran eksekutif saat ini masih membahas rancangan tersebut untuk menyepakati alokasi belanja sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Ketua DPRD Kulonprogo Aris Syarifudin mengatakan penetapan APBD tahun depan diharapkan berlangsung sesuai target. Politisi PDI Perjuangan itu menyebut tiga sektor yang menjadi perhatian utama.
"Insyaallah tanggal 20 ditetapkan. Fokusnya infrastruktur jalan, persiapan Porda DIY dan peningkatan pendapatan asli daerah Kulonprogo," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Wakil Ketua II DPRD Kulonprogo Suharto mengatakan DPRD masih meminta penjelasan lebih terperinci dari pihak eksekutif terkait sejumlah alokasi dalam RAPBD 2027. Menurut dia, beberapa rincian penggunaan anggaran belum disampaikan secara komprehensif.
DPRD masih menjadwalkan satu hingga dua kali rapat lanjutan untuk mendalami alokasi anggaran tersebut. "DPRD memohon perincian penggunaan anggaran di masing-masing sektor, termasuk dari segi biaya secara lebih transparan," ujar Suharto.
Selain tiga fokus utama, DPRD turut mengawal anggaran untuk pelayanan kesehatan, bantuan sosial, ketenagakerjaan, dan penanganan kemiskinan. Program bantuan sosial diharapkan efektif dan tepat sasaran, sementara program dinas terkait didorong untuk menekan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perhatian terhadap penanganan kemiskinan mencakup program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulonprogo, termasuk pelayanan jaminan kesehatan melalui BPJS. Pengembangan objek pariwisata daerah juga menjadi salah satu sektor yang diperhatikan dalam pembahasan RAPBD.
Suharto menegaskan program strategis yang mendapat alokasi anggaran harus berdampak langsung kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur, kata dia, juga perlu dilaksanakan secara merata dan tidak terpusat di wilayah tertentu.
"Harapan kita kegiatan-kegiatan strategis ini dapat berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur yang harus dilaksanakan secara merata," jelas Suharto.
Pembahasan RAPBD Kulonprogo 2027 akan berlanjut melalui rapat antara legislatif dan eksekutif sebelum penetapan yang ditargetkan pada 20 November 2026.
