Pembahasan Status 643 PPPK Paruh Waktu Bantul Dijadwalkan Akhir November


HAIJOGJA.COM - Pemkab Bantul dijadwalkan membahas rencana perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 24-25 November 2026. Pembahasan awal ini khusus mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul, Reni Mariastuti, mengatakan hingga Rabu (18/11/2026), pihaknya belum menerima kepastian teknis mengenai mekanisme pengangkatan maupun jumlah pegawai yang dapat beralih status. Pemkab masih menunggu arahan pemerintah pusat.
“Untuk PPPK paruh waktu di Bantul kami baru akan bahas rencana pengangkatannya pada tanggal 24 atau 25 November, tetapi khusus untuk perencanaan PPPK yang berkaitan dengan tenaga kependidikan,” kata Reni, Rabu (18/11/2026).
Data BKPSDM Bantul mencatat terdapat 2.475 PPPK tenaga kependidikan di kabupaten tersebut. Sebanyak 1.831 orang berstatus PPPK penuh waktu, sementara 643 lainnya merupakan PPPK paruh waktu.
Data itu akan menjadi salah satu bahan pembahasan dengan Kemendikdasmen. Namun, belum dapat dipastikan berapa banyak tenaga pendidik yang berpeluang beralih status. Pemkab Bantul menunggu hasil koordinasi sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Reni berharap pertemuan pada 24-25 November memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai arah kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan di Bantul.
Sementara itu, pembahasan untuk PPPK paruh waktu pada tenaga teknis dan tenaga kesehatan belum dijadwalkan. BKPSDM Bantul mengaku belum menerima informasi mengenai agenda koordinasi pemerintah pusat untuk kedua kelompok tersebut.
Pemkab Bantul juga masih menunggu kejelasan mengenai cakupan kebijakan di sektor pendidikan, termasuk apakah perubahan status hanya menyasar PPPK paruh waktu atau juga berkaitan dengan status seluruh PPPK guru menjadi pegawai Kemendikdasmen.
Reni mengatakan pihaknya belum dapat memastikan hal tersebut. Pemerintah daerah masih menunggu penjelasan resmi dari kementerian sebelum menyampaikan keputusan kepada para pegawai terkait.
“Kami tunggu informasi dari Kemendikdasmen serta pembahasan di akhir November nanti seperti apa,” pungkasnya.