Pembebasan Lahan JJLS Garongan-Palihan Dilanjutkan, Danais Rp200 Miliar Disiapkan


HAIJOGJA.COM - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melanjutkan pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ruas Garongan-Palihan di Kabupaten Kulon Progo setelah tertunda selama lima tahun. Anggaran awal sebesar Rp200 miliar dari Dana Keistimewaan (Danais) disiapkan, dengan pembayaran uang ganti rugi (UGR) ditargetkan pada September atau Oktober 2027.
Proses pengadaan tanah kini memasuki tahap persiapan. Tahapan ini dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY bersama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPESDM DIY Tri Murtoposidi mengatakan sosialisasi awal mengenai rencana pembangunan JJLS telah disampaikan kepada warga. Hasil tahap persiapan pengadaan tanah akan menjadi dasar penerbitan Penetapan Lokasi (Penlok) atau Izin Penetapan Lokasi (IPL) oleh Gubernur.
"Kami sudah melakukan sosialisasi awal kepada warga terkait perencanaan pembangunan. Hasil dari tahap persiapan pengadaan tanah ini nantinya bermuara pada penerbitan Penetapan Lokasi (Penlok) atau Izin Penetapan Lokasi (IPL) oleh Gubernur," ujar Tri kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Tri menyebut pemerintah berupaya menyampaikan informasi secara transparan sesuai kewenangannya. Namun, besaran ganti rugi untuk setiap bidang tanah belum dapat ditentukan karena penilaiannya menjadi kewenangan tim appraisal independen. Nilai yang diterima pemilik lahan baru diketahui setelah proses penilaian selesai.
Lahan yang belum dibebaskan membentang sekitar 7 kilometer dari Garongan hingga Palihan, di luar area underpass Yogyakarta International Airport (YIA). Tri mengatakan anggaran Rp200 miliar belum tentu mencukupi untuk membebaskan seluruh lahan sekaligus, antara lain karena keterbatasan fiskal dan alokasi anggaran untuk berbagai sektor pembangunan.
Jika kebutuhan dana melebihi anggaran yang tersedia, pemerintah akan menentukan wilayah yang diprioritaskan untuk pembayaran lebih dahulu. Menurut Tri, pembayaran dapat dilakukan sekitar September atau Oktober 2027 apabila IPL terbit pada Maret.
"Melihat jadwal tahapannya, jika IPL terbit pada Maret, maka sekitar September atau Oktober 2027 pembayaran sudah bisa dilakukan. Namun, apabila total kebutuhan anggaran melebihi Rp 200 miliar, kami akan menyusun skala prioritas wilayah mana yang harus dibayarkan lebih dulu demi menekan potensi konflik di masyarakat," jelasnya.
Kenaikan nilai tanah juga menjadi perhatian dalam proses pembebasan lahan. Tri memperkirakan harga tanah di kawasan tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan hasil appraisal sebelumnya. Jeda waktu sejak perencanaan awal pada 2019 hingga 2026 serta keberadaan YIA disebut menjadi faktor penyesuaian nilai.
"Ada selisih waktu cukup panjang dari 2019 ke 2026, sudah lima tahunan lebih, tentu ada penyesuaian. Kedua, sekarang sudah ada bandara, jadi kenaikan harga adalah sesuatu yang wajar dibandingkan appraisal sebelumnya," tambahnya.
Meski berstatus sebagai jalan nasional, pembebasan lahan JJLS dibiayai pemerintah daerah melalui Danais. Pembagian tanggung jawab sejak awal proyek menetapkan pembangunan fisik ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sedangkan pengadaan tanah menjadi kewenangan pemerintah daerah.
"Komitmen kami dari awal bahwa infrastruktur fisik konstruksi dikerjakan oleh Kementerian PU, sedangkan pengadaan tanah ditangani oleh daerah. Kami meneruskan komitmen tersebut," tegas Tri.