ORI DIY Desak Polisi Bebaskan Demonstran yang Tak Terbukti Melanggar Hukum
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Kamis, 12 November 2026 23:34 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendukung rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaktifkan kembali Baron Technopark di Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari. Kawasan peng
HAIJOGJA.COM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi wisata Gunungkidul mencapai Rp62,54 miliar hingga Kamis (12/11/2026). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul optimistis target Rp63,22 mil
HAIJOGJA.COM - DPRD Kota Jogja mendorong pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan kampung wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Ketentuan tersebut diusulkan masuk dalam Rancangan Peratur
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) meminta kepolisian membebaskan demonstran yang tidak terbukti melanggar hukum dalam aksi di Jogja pada Selasa (10/11/2026) malam. Polisi juga diminta mengutamakan pendekatan humanis dan tidak terburu-buru menggunakan instrumen pidana.
Lembaga pengawas pelayanan publik itu menyampaikan keprihatinan atas penangkapan sejumlah massa aksi. Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Muflihul Hadi, mengatakan penanganan demonstrasi sebaiknya mengedepankan langkah persuasif, dialogis, dan edukatif. Menurut dia, tindakan represif yang berorientasi pada penghukuman bukan pendekatan yang tepat.
"Kami meminta jajaran kepolisian di DIY menahan diri dari pendekatan yang semata-mata menghukum, segera memulangkan mereka yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, serta memastikan hak-hak dasar seluruh warga yang diamankan terpenuhi secara utuh," ujar Muflihul Hadi di Jogja, Rabu (11/11/2026).
ORI DIY menyampaikan tiga desakan kepada Polda DIY dan jajaran kepolisian terkait penanganan massa aksi. Pertama, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Demonstran yang tidak terbukti melanggar hukum diminta dibebaskan.
Kedua, aparat keamanan, baik saat bertugas di lapangan maupun melakukan pemeriksaan, diminta berpedoman pada Peraturan Kapolri tentang Pengendalian Massa serta Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian secara proporsional. Ketiga, kepolisian diminta menjamin perlindungan hak asasi seluruh demonstran yang masih diamankan.
Muflihul Hadi juga menegaskan massa aksi yang diamankan harus diperlakukan secara manusiawi dan terbebas dari kekerasan fisik maupun intimidasi psikis selama berada dalam penguasaan aparat.
ORI DIY meminta kepolisian membuka akses pendampingan bantuan hukum dan kunjungan keluarga bagi para demonstran. Akses layanan medis darurat juga perlu dipastikan, terutama bagi mereka yang dilaporkan terluka dalam insiden tersebut.
Sebelumnya, Polda DIY menangkap 154 orang yang diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum setelah unjuk rasa di Jogja pada Selasa (10/11/2026) malam. Dalam penindakan di sejumlah lokasi, polisi menyita enam botol molotov, petasan, bensin, senjata tajam, serta ketapel beserta gotri.
Plt. Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan jumlah orang yang diamankan bertambah dari data awal sebanyak 94 orang. Penindakan berlangsung di sejumlah titik, mulai dari Gedung DPRD DIY, kawasan Malioboro, Tugu Golong Gilig, hingga bundaran di depan UGM.
"Dalam penanganan aksi tersebut, petugas telah mengamankan sebanyak 94 orang yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis dan pengrusakan fasilitas umum," terang Novita pada Rabu (11/11/2026) dalam rilis awal.
