Operasi Patuh Progo 2025 Siap Digelar, Ini 7 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang Jadi Sasaran
HAIJOGJA.COM – Polresta Yogyakarta akan melaksanakan Operasi Patuh Progo 2025 mulai tanggal 14 hingga 27 Juli 2025.
Dalam operasi ini, ada tujuh jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi fokus utama penindakan.
Kasatlantas Polresta Jogja, AKP Alvian Hidayat, menyampaikan bahwa sosialisasi kepada masyarakat telah dimulai sejak hari ini dan akan berlangsung hingga Minggu.
“Mulai hari ini sampai besok Minggu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Alvian saat ditemui di Mapolresta Jogja, Jumat (11/7/2025), dikutip dari Detik.
7 Pelanggaran Sasaran Utama
Menurut Alvian, tujuh pelanggaran yang menjadi perhatian mengacu pada arahan dari Korlantas Polri karena berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
“Tujuh pelanggaran ini yang disinyalir meningkatkan fatalitas atau cenderung meningkatkan risiko laka lantas (kecelakaan lalu lintas),” ujar Alvian.
Pelanggaran tersebut meliputi pengendara di bawah umur, penggunaan ponsel saat berkendara, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman, mengemudi dalam pengaruh alkohol, melawan arus, serta melampaui batas kecepatan yang diizinkan.
Memberikan Perhatian Khusus
Selain itu, masyarakat juga menyoroti penggunaan knalpot brong atau tidak sesuai standar.
Meskipun tidak termasuk dalam daftar tujuh pelanggaran utama, pihak kepolisian tetap memberi perhatian khusus terhadap hal ini.
Penindakan terhadap pelanggaran knalpot brong akan difokuskan pada pembuktian bahwa kendaraan telah diganti knalpotnya sesuai standar.
Pengendara dapat menyerahkan knalpot secara sukarela atau menandatangani surat pernyataan tidak akan menggunakannya lagi.
“Kami sudah koordinasi dengan Kejaksaan dan PN karena pembayaran denda ada di sana, jika ada pelanggaran knalpot tidak sesuai spek itu tetap (diproses) di pos Pingit,” jelasnya.
Alvian menambahkan, tilang tetap diberlakukan selama operasi berlangsung.
Setiap petugas telah dilengkapi dengan blangko tilang dan teguran, guna mempercepat proses penindakan di lapangan tanpa perlu prosedur berbelit.
Namun demikian, pendekatan edukasi dan sosialisasi tetap menjadi bagian penting dari operasi ini.
