Kemenperin Luncurkan Layanan Verifikasi Karbon untuk Industri


HAIJOGJA.COM - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan Layanan Validasi dan Verifikasi (LVV) Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk membantu mempercepat dekarbonisasi industri. Layanan ini diharapkan mendukung pengukuran dan pengendalian emisi sekaligus meningkatkan daya saing produk manufaktur nasional di pasar global.
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin meluncurkan layanan tersebut dalam Temu Pelanggan 2026 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik (BBSPJIKKP) di Yogyakarta, Kamis (19/11/2026).
Sekretaris BSKJI Kris Sasono Ngudi Wibowo mengatakan, peluncuran layanan itu merupakan bagian dari strategi menghadapi persyaratan lingkungan dalam perdagangan global yang semakin ketat. “Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan daya saing produk manufaktur nasional di tengah semakin ketatnya persyaratan lingkungan dalam perdagangan global,” kata Kris.
Menurut Kris, kebijakan dekarbonisasi perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik setiap subsektor industri. Dengan demikian, pengurangan emisi diharapkan berjalan efektif tanpa mengurangi daya saing industri nasional.
Kris menjelaskan bahwa pengendalian emisi gas rumah kaca telah diterapkan di sektor energi, sedangkan kebijakan serupa untuk sektor industri masih dalam tahap penyusunan peraturan menteri. Kemenperin tengah menyiapkan Peraturan Menteri Perindustrian yang mengatur skema pengurangan emisi atau net zero emission di sektor industri.
Terdapat sembilan sektor industri prioritas yang menjadi sasaran kebijakan tersebut, termasuk petrokimia dan semen. Penerapannya akan dilakukan secara bertahap. “Kami sedang menyiapkan Peraturan Menteri Perindustrian untuk menerapkan skema pengurangan emisi atau net zero emission di sektor industri. Sudah ada sembilan sektor industri prioritas, antara lain petrokimia dan semen. Penerapannya dilakukan secara bertahap,” katanya.
Selain sektor energi dan industri, pengendalian emisi gas rumah kaca ke depan juga akan menyasar sektor limbah. Untuk mendukung kebijakan itu, Kemenperin menyiapkan regulasi sekaligus sumber daya manusia (SDM).
Kris menyebut lima balai nantinya akan menyediakan layanan validasi dan verifikasi NEK untuk mendukung pengukuran serta pengendalian emisi di sektor industri. Kepala BBSPJIKKP Yogyakarta Cahyadi mengatakan, penerapan LVV NEK di sektor industri saat ini masih bersifat sukarela. Berbeda dengan sektor energi listrik, yang sudah diwajibkan menggunakan layanan serupa.
“Sudah ada 18 pelanggan yang baru menerapkan layanan ini. Sebanyak 11 lainnya masih dalam proses. Tahun ini merupakan tahun pertama penerapan LVV NEK,” ujar Cahyadi.
Kepala BSKJI Kemenperin Emmy Suryandari menyoroti tantangan yang dihadapi industri kulit, karet, dan plastik. Sektor tersebut menyerap cukup banyak tenaga kerja, tetapi pelaku industri juga menghadapi tuntutan yang tidak hanya berkaitan dengan harga dan mutu produk. Aspek ramah lingkungan hingga kehalalan produk kini turut menjadi perhatian dalam persaingan industri.
BBSPJIKKP menyediakan sejumlah layanan untuk mendukung pelaku usaha, antara lain sertifikasi, validasi dan verifikasi gas rumah kaca, pemeriksaan halal, audit teknologi, serta inspeksi kebisingan dan pencahayaan. “Kita sudah punya target dan arah kebijakan menuju net zero emission tersebut. Namun, membutuhkan layanan yang bisa mengukur bagaimana penggunaan emisi dan besaran emisi yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Emmy.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melalui sambutan tertulis yang dibacakan Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Noviar Rahmad, menyampaikan perlunya mengoptimalkan BBSPJIKKP sebagai mitra strategis pelaku industri.
Ia mengatakan layanan konsultasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, hingga pendampingan teknis perlu semakin mudah diakses dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha. “Identifikasi kebutuhan pelanggan, masukan terhadap kualitas layanan, serta berbagai gagasan yang muncul dalam forum ini hendaknya menjadi bahan evaluasi dan dasar untuk menghadirkan pelayanan jasa industri yang semakin responsif, adaptif, dan berkualitas,” katanya.
Penguatan layanan validasi dan verifikasi karbon menjadi salah satu langkah Kemenperin untuk mendukung target net zero emission. Pemerintah juga mendorong ketersediaan layanan pengukuran emisi yang dapat dipertanggungjawabkan agar industri dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan perdagangan global.