Kulon Progo Siapkan BTT Hampir Rp1 Miliar Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi


HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) hampir Rp1 miliar untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi selama musim hujan. Dana itu dapat digunakan untuk penanganan longsor dan banjir, asesmen kebencanaan, penyewaan alat berat, serta pemenuhan kebutuhan logistik bantuan.
Selain menyiapkan anggaran, Pemkab mulai memetakan wilayah rawan, memantau kondisi tanggul, dan mengajak masyarakat membersihkan lingkungan serta saluran air. Langkah pencegahan dilakukan menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Februari hingga Maret.
Kesiapsiagaan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang digelar BPBD Kulon Progo di Ruang Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD, Pengasih, Jumat (20/11/2026). Pertemuan itu melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Rapat juga dihadiri unsur teknis dan eksternal kebencanaan, termasuk Stasiun Meteorologi Bandara YIA Kulon Progo. Para peserta membahas prediksi cuaca selama musim hujan dan langkah antisipasi bagi masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Setiawan Tri Widada mengatakan, awal musim hujan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan. Menurut dia, hujan belum turun setiap hari sehingga warga masih memiliki waktu untuk membersihkan lingkungan dan menata aliran air.
Setiawan menyebut kerja bakti penting untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan aliran air tidak merusak lahan. Para lurah juga diminta memetakan lokasi yang berpotensi longsor atau banjir agar antisipasi dapat dilakukan sebelum bencana terjadi.
“Jadi untuk dari BPBD kami saat ini juga sudah berupaya yang pertama tadi sosialisasi ke masyarakat. Kemudian juga kita kemarin juga sudah melakukan pemantauan atau monitoring ke kalurahan-kalurahan yang rawan bencana, khususnya di sepanjang Kali Serang itu,” katanya kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Pemantauan di sepanjang bantaran Kali Serang menemukan sejumlah titik tanggul yang perlu diperbaiki atau dikondisikan. BPBD juga memantau wilayah utara, terutama Samigaluh dan Kalibawang, sekaligus mendorong masyarakat dan pemerintah kalurahan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman longsor.
Dari sisi anggaran, Pemkab menyiapkan BTT dan mengajukan pergeseran anggaran untuk mendukung asesmen kebencanaan, penyewaan alat berat, serta penyediaan logistik. Alat berat diperlukan jika terjadi longsor bervolume besar yang tidak dapat ditangani hanya dengan gotong royong.
Setiawan mengatakan anggaran yang disiapkan berkisar hampir Rp1 miliar. Namun, kebutuhan pada akhir tahun, yakni akhir November hingga Desember, diperkirakan tidak akan mencapai jumlah tersebut karena waktu yang tersisa hingga pergantian tahun terbatas. Jika dana penyewaan alat berat tidak terpakai, anggaran akan dikembalikan ke kas daerah.
“Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya BTT yang disiapkan bisa hampir Rp 1 miliar. Kurang lebih. Itu pun karena ini di akhir tahun ya, mungkin kejadiannya (potensi bencana) di bulan November sudah mau habis, Desember ya tidak sampai segitu,” ucapnya.
Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono mengatakan musim hujan menjadi berkah setelah wilayah tersebut melewati kemarau panjang sekitar tujuh hingga delapan bulan. Pada musim kemarau, sejumlah persoalan terjadi, seperti retakan lahan, angin kencang, dan kebakaran lahan. Namun, ia mengingatkan warga agar tetap mewaspadai risiko bencana saat hujan mulai turun.
Menurut Triyono, hujan yang tidak diantisipasi dapat memicu longsor, banjir, hingga genangan yang berpotensi merusak lahan pertanian. Berdasarkan informasi BMKG, musim hujan mulai berlangsung, terutama di Kulon Progo bagian utara, sementara gelombang di pesisir selatan terpantau cukup tinggi.
Puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Februari hingga Maret, bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri. Triyono meminta kesiapsiagaan dibangun sejak dini, mulai dari tingkat RT, RW, dukuh, hingga kalurahan.
“Sehingga agar di saat itu (Ramadan & Idulfitri) puncak hujan di Februari - Maret itu kita tidak kemudian kelimpungan menghadapi bencana, sehingga harus mulai dari sekarang, mulai dari tingkat bawah RT, RW, pak dukuh, pak lurah harus menggerakkan masyarakatnya untuk mengantisipasi,” ujar Triyono.
Triyono juga mengajak warga membersihkan got, saluran air, sampah, dan endapan lumpur sebelum hujan mencapai puncaknya. Pemerintah kalurahan dan masyarakat diharapkan segera menggerakkan kerja bakti serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi lingkungan masing-masing.