Kadin DIY Minta Dugaan Kekerasan dalam Demo 10 November Diusut Transparan


HAIJOGJA.COM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY meminta dugaan pelanggaran hukum dalam unjuk rasa di Jogja pada 10 November 2026 diusut secara objektif dan transparan. Permintaan itu menjadi salah satu dari tujuh sikap Kadin DIY dalam menanggapi demonstrasi dan peristiwa yang terjadi setelahnya.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang I Kadin DIY, Robby Kusumaharta, mengatakan pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas dinamika unjuk rasa yang berujung pada eskalasi konflik. Kadin DIY menyatakan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban, keamanan, dan keberlangsungan kegiatan ekonomi di Jogja.
Kadin DIY mengapresiasi masyarakat, khususnya mahasiswa, yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Organisasi itu juga mengapresiasi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang bersedia menemui dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Dialog, keterbukaan, dan kesediaan untuk saling mendengarkan merupakan modal penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan demokrasi di Yogyakarta," ujar Robby, Kamis (12/11/2026).
Kadin DIY menegaskan hak warga untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap kebijakan pemerintah dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Robby menyebut aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil penting bagi demokrasi serta menjadi bentuk kontrol sosial terhadap pemerintahan.
Di sisi lain, Kadin DIY menolak kekerasan, anarkisme, perusakan fasilitas umum, pembakaran, dan tindakan lain yang membahayakan keselamatan masyarakat atau mengganggu ketertiban. Organisasi tersebut menyatakan penyampaian aspirasi perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar kebebasan berpendapat tidak merugikan masyarakat luas.
Kadin DIY menyayangkan eskalasi konflik dan bentrokan yang terjadi pada malam hingga dini hari. Robby meminta setiap dugaan pelanggaran hukum, baik oleh individu atau kelompok masyarakat maupun aparat keamanan, ditangani secara objektif, transparan, profesional, dan sesuai hukum.
Ia juga mengingatkan aparat agar menggunakan kewenangan dan kekuatan secara proporsional, dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia serta keselamatan masyarakat. "Setiap dugaan tindakan kekerasan dan pelanggaran prosedur perlu diusut secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Kadin DIY turut mengajak masyarakat menjaga Jogja sebagai kota pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata, sekaligus ruang bagi pemikiran kritis dan gerakan masyarakat sipil. Robby mendorong agar Jogja tetap menjadi ruang demokrasi yang terbuka, aman, damai, dan berkeadaban.
"Perbedaan pandangan hendaknya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan mekanisme hukum, bukan melalui kekerasan," paparnya.
Kadin DIY mengingatkan stabilitas sosial, keamanan, dan kepastian hukum merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Konflik berkepanjangan, menurut Robby, berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi, mengurangi kepercayaan investor, serta memengaruhi keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.
"Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat perekonomian DIY ditopang oleh berbagai sektor strategis, antara lain pendidikan, pariwisata, industri manufaktur, industri kreatif, UMKM, perdagangan, dan jasa yang melibatkan serta menghidupi masyarakat luas," ungkapnya.
Poin terakhir pernyataan Kadin DIY berisi ajakan kepada pemerintah, DPRD, aparat keamanan, mahasiswa, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk mengutamakan komunikasi, dialog, introspeksi, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang 2 Kadin DIY, Gunarta Adibrata, mengatakan kritik dan aspirasi masyarakat seharusnya menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Ia juga mengingatkan bahwa semua pihak bertanggung jawab menjaga keamanan, persatuan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
"Kadin DIY percaya bahwa demokrasi yang sehat dan perekonomian yang kuat bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.