Investasi Kota Jogja Capai Rp855,54 Miliar hingga Triwulan III 2026


HAIJOGJA.COM - Realisasi investasi di Kota Jogja mencapai Rp855,54 miliar hingga triwulan III 2026. Nilai tersebut setara 82,02% dari target tahunan Rp1,043 triliun, tetapi turun 1,67% dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jogja mencatat investasi pada triwulan III 2025 mencapai Rp870,08 miliar. Kepala DPMPTSP Kota Jogja Budi Santoso mengatakan, capaian tahun ini lebih rendah daripada tahun sebelumnya. “Realisasi Investasi sampai dengan Triwulan III tahun 2026 menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025,” ujar Budi, Senin (9/11/2026).
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi investasi di Kota Jogja dengan nilai Rp564,87 miliar atau 66% dari total. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi Rp290,66 miliar atau 34%.
Malaysia menjadi negara penyumbang PMA terbesar dengan nilai Rp163,05 miliar, disusul Singapura sebesar Rp104 miliar. Kedua negara itu mencakup 91,9% dari total investasi asing di Kota Jogja. Investasi Malaysia sendiri setara 56,1% dari total PMA. “Rp163,05 investasi dari Malaysia menyumbang 56,1% dari total,” jelas Budi.
Investasi asing lainnya berasal dari Belanda sebesar Rp12,87 miliar, Hongkong RRT Rp2,94 miliar, Amerika Serikat Rp2,15 miliar, Spanyol Rp1,79 miliar, Belgia Rp1,28 miliar, dan Korea Selatan Rp1,01 miliar.
Berdasarkan bidang usaha, sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi mencatat investasi terbesar, yakni Rp229,27 miliar. Berikutnya, hotel dan restoran dengan Rp203,60 miliar, jasa lainnya Rp136,91 miliar, konstruksi Rp111,82 miliar, serta perdagangan dan reparasi Rp48,55 miliar.
Besarnya investasi pada sektor hotel dan restoran serta transportasi dan telekomunikasi menggambarkan aktivitas penanaman modal di Kota Jogja, yang merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia.
Meski capaian investasi turun dibandingkan tahun lalu, DPMPTSP Kota Jogja optimistis target 2026 sebesar Rp1,043 triliun dapat tercapai. Pemerintah menyediakan layanan perizinan dan informasi investasi untuk membantu pelaku usaha mengurus perizinan dan memperoleh kemudahan berusaha. Upaya lain mencakup regulasi yang mendukung kemudahan berusaha dan kepastian hukum, serta penyediaan IPRO (Investment Project Ready to Offer).
Untuk mendorong investasi hingga akhir tahun, DPMPTSP menyiapkan tiga strategi. Pertama, mengoptimalkan Mall Pelayanan Publik terintegrasi sebagai sarana calon investor mengurus perizinan dan mendapatkan kemudahan berusaha. Kedua, memperkuat promosi investasi. Ketiga, mengadakan bimbingan teknis pelaporan kegiatan penanaman modal bagi pelaku usaha.
“Selanjutnya, melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penyampaian laporan kegiatan penanaman modal kepada pelaku usaha agar realisasi investasinya tercatat dan terlaporkan sebagai realisasi investasi di Kota Jogja,” tutur Budi.
Keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala pengembangan investasi, terutama untuk kegiatan berskala besar. Kondisi ini berkaitan dengan wilayah Kota Jogja yang relatif kecil, sehingga ketersediaan lahan untuk penanaman modal terbatas.
Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai World Heritage oleh UNESCO juga berdampak pada tekanan dan pembatasan kegiatan investasi di kawasan tersebut. Selain itu, Budi mengatakan, perubahan kondisi ekonomi nasional maupun global turut memengaruhi keputusan penanaman modal. “Selain itu, investasi dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti perubahan kondisi ekonomi nasional dan global,” lanjutnya.