Fraksi PDIP DPRD DIY Tolak Tindakan Represif Saat Pengamanan Demonstrasi
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Minggu, 15 November 2026 07:26 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprakirakan mengalami hujan ringan pada Minggu, 15 November 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan su
HAIJOGJA.COM - Trans Jogja melayani perjalanan di berbagai wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menghubungkan pusat kota, terminal, stasiun, kampus, permukiman, dan destinasi wisata. Pada 2026, l
HAIJOGJA.COM - Bus DAMRI dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) pada Minggu, 15 November 2026, melayani lima tujuan di wilayah Jogja dan Sleman. Tarif normal untuk seluruh tujuan tersebut sebesar
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menolak tindakan represif aparat dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat pada 10–11 November 2026 di Yogyakarta. Sikap itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, pada Jumat (13/11/2026).
Yuni mengatakan ketertiban dan kedamaian tidak seharusnya dibangun dengan membungkam suara rakyat. Menurut dia, keduanya perlu diwujudkan melalui penghormatan terhadap hukum, dialog, keadilan, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. “Demokrasi harus dijaga, aspirasi rakyat harus dihormati, dan Yogyakarta harus tetap damai. Ini penting dijalankan bersama,” katanya dalam keterangan tertulis.
Aksi pada 10–11 November itu berakhir ricuh di kawasan DPRD DIY, Tugu Yogyakarta, hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada. Dalam pengamanan, polisi mengamankan 154 orang, termasuk mahasiswa dan anak di bawah umur.
Yuni menyatakan Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung supremasi hukum. Karena itu, setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berlandaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta menghormati hak asasi manusia.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menolak tindakan represif maupun penindakan anarkis terhadap mahasiswa dan warga yang menyampaikan aspirasi. Yuni menegaskan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi. Fraksi juga menyesalkan dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih dalam pengamanan aksi serta mendukung penelusuran Komnas HAM.
Fraksi itu juga menolak penindakan terhadap mahasiswa di lingkungan kampus maupun akses masuk kampus, termasuk penggunaan gas air mata di sekitar kampus. “Kampus harus dihormati sebagai ruang akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan pendapat,” kata Yuni.
Fraksi PDI Perjuangan mencatat kepolisian membantah dugaan aparat memasuki area kampus. Yuni mendorong penjelasan terbuka dan penelusuran objektif agar tidak memunculkan keraguan di masyarakat. Menurut dia, tindakan aparat di sekitar kampus wajib memperhatikan ketentuan hukum dan menghormati otonomi akademik.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Yan Kurnia Kustanto, mengatakan demokrasi harus memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama mahasiswa, untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi secara bertanggung jawab. “Kritik terhadap kebijakan dan jalannya pemerintahan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan tidak boleh dipandang sebagai ancaman,” ujarnya.
Fraksi tersebut juga menyesalkan dan tidak membenarkan kekerasan maupun perusakan fasilitas umum oleh pihak mana pun, termasuk yang terjadi di kawasan DPRD DIY. Yan mengatakan aspirasi damai perlu dijaga agar tidak ditunggangi tindakan anarkis yang merugikan masyarakat dan mencederai tujuan perjuangan.
Terkait penegakan hukum, fraksi meminta kepolisian mengevaluasi pengamanan aksi secara menyeluruh dan menyampaikan hasilnya kepada publik secara terbuka. Pemerintah Daerah, DPRD, perguruan tinggi, dan aparat keamanan juga diminta memfasilitasi dialog yang bermakna dengan mahasiswa dan masyarakat.
Yan meminta status hukum seluruh orang yang diamankan dijelaskan secara transparan dan hak mereka atas pendampingan hukum dipenuhi. Mereka yang tidak terbukti terlibat diminta segera dibebaskan, sementara anak di bawah umur harus mendapat perlindungan khusus.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY mengajak masyarakat, mahasiswa, aparat keamanan, dan penyelenggara pemerintahan menjaga Yogyakarta tetap damai. “Kami mendukung terwujudnya Yogyakarta yang aman, demokratis, dan bebas dari tindakan anarkisme, dengan tetap menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” kata Yan.
