DKI Jakarta dan DIY Andalkan Digitalisasi serta Pembiayaan Kreatif Hadapi Efisiensi


HAIJOGJA.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan beragam strategi untuk mengelola keuangan daerah di tengah tekanan fiskal dan efisiensi anggaran. Upaya itu mencakup digitalisasi transaksi dan skema creative financing demi menjaga keberlanjutan pembangunan serta mutu pelayanan publik.
Strategi tersebut disampaikan dalam Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026. Kegiatan yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri itu berlangsung secara daring dari Command Center BSKDN, Rabu (18/11/2026).
Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat Perekonomian dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Novieza, mengatakan pemerintah provinsi terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi pengelolaan keuangan.
Inovasi juga dilakukan untuk memudahkan transaksi dan mengoptimalkan penerimaan daerah, termasuk lewat sistem pembayaran digital. “Bukan berarti karena kami sudah mapan, kami tidak melakukan inovasi. Kami terus melakukan inovasi seperti pembayaran QRIS TAP PKB dan pembayaran VA untuk Jaminan PBJT kesenian dan hiburan,” ujarnya.
Novieza menyebut transaksi belanja Pemprov DKI Jakarta telah sepenuhnya dilakukan secara nontunai. Pemerintah daerah juga berencana meningkatkan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Sejumlah inovasi lain dalam pengelolaan keuangan daerah turut disiapkan untuk dikembangkan pada 2027. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan fiskal, Pemprov DKI Jakarta juga menempuh creative financing. Strategi tersebut dilakukan menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026.
“Dana transfer kami di 2026 turun lumayan hingga 11 triliun. Ini berpengaruh terhadap pembangunan, kami berusaha menanganinya dengan creative financing. Meskipun dananya turun, kami berusaha outcome-nya tidak turun untuk masyarakat, sehingga banyak hal-hal yang kami efisiensi,” kata Novieza.
Dengan langkah tersebut, Pemprov DKI berupaya mempertahankan hasil pembangunan dan manfaat program bagi masyarakat. Efisiensi dilakukan agar keterbatasan anggaran tidak serta-merta menurunkan capaian pelayanan publik.
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan bahwa pada 2025 pemerintah daerah memprioritaskan sektor unggulan yang dapat mendorong kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Prioritas pembangunan DIY meliputi pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan ketimpangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Menghadapi efisiensi anggaran, Pemprov DIY menerapkan penghematan secara selektif dengan mempertimbangkan manfaat belanja dan hasil pembangunan. Belanja yang tidak menjadi prioritas dialihkan untuk mendukung program utama, disertai upaya mengoptimalkan pendapatan dan aset daerah serta memperkuat digitalisasi keuangan.
“Bagi kami yang terpenting bukan sebesar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah uang rakyat yang dapat kita kelola,” kata Sri Sultan.
Untuk memperkuat tata kelola keuangan pada periode mendatang, Pemprov DIY menyiapkan pengembangan creative financing dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Pemerintah daerah juga akan menerapkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan KKI Online Payment.
Penggunaan QRIS serta digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah akan diperluas. Pemprov DIY juga mengembangkan aplikasi DIGDAYA untuk mengelola Dana Desa.
Pemprov DIY turut memperkuat pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keamanan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sri Sultan mengatakan penerapan inovasi perlu ditopang data dan indikator keberhasilan yang jelas. Pemantauan serta evaluasi juga akan diperkuat secara terstruktur agar pelaksanaan kebijakan dapat diukur.
Strategi DKI Jakarta dan DIY menunjukkan upaya kedua daerah menyesuaikan pengelolaan keuangan dengan tantangan fiskal. Efisiensi diarahkan untuk mempertahankan manfaat belanja bagi masyarakat, sementara digitalisasi dan inovasi pembiayaan dikembangkan guna mendukung keberlanjutan pembangunan.