BPBD Kulon Progo Perkirakan Anggaran Kekeringan dan Karhutla Capai Rp100 Juta
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Selasa, 10 November 2026 23:17 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD DIY mendesak instansi terkait segera memperbaiki Jalan Provinsi Tempel-Klangon di Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sleman. Kerusakan yang telah berlangsung selama berbulan-bu
HAIJOGJA.COM - Forum Kebangsaan bersama Aliansi Aktivis Pergerakan dan Tokoh Masyarakat DIY menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyata
HAIJOGJA.COM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman memetakan sekitar 22.000 pohon perindang milik pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi pohon tumbang saat musim hujan. Pohon yang dinilai rawan kar
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - BPBD Kulon Progo memperkirakan anggaran untuk menangani kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau mencapai sekitar Rp100 juta. Sebagian besar dana digunakan untuk operasional distribusi air bersih, termasuk bahan bakar kendaraan dan perawatan peralatan lapangan.
Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kulon Progo, Eko Susanto, mengatakan anggaran bersumber dari APBD murni Kulon Progo 2026 dan belanja tidak terduga (BTT) yang dialihkan ke dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) BPBD.
Penggunaan BTT mengikuti status kebencanaan. Dalam status siaga darurat, dana BTT terlebih dahulu digeser ke DPA BPBD berdasarkan usulan yang mengacu pada Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat. Adapun pada status tanggap darurat, pembebanan dilakukan langsung melalui pos BTT.
"Kalau BTT yang digeser ke BPBD, penggunaannya sesuai usulan berdasarkan SK Siaga Darurat, yakni untuk penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Eko menjelaskan, anggaran terutama digunakan untuk kebutuhan operasional lapangan, seperti pembelian bahan bakar minyak (BBM) truk tangki air bersih, kendaraan pemadam kebakaran, dan mesin pompa. BPBD juga membeli air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Binangun serta membiayai perawatan kendaraan, termasuk penggantian suku cadang dan ban serta servis berkala.
Dari APBD murni 2026, penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp7 juta untuk distribusi 20 tangki air bersih. "Untuk serapan dari APBD murni 2026 mencapai Rp7 juta untuk 20 tangki air bersih," ucap Eko.
Penyerapan melalui mekanisme BTT yang dialihkan ke DPA BPBD baru dapat dilakukan setelah APBD Perubahan 2026 disahkan. Karena itu, penggunaannya baru berjalan sekitar tiga pekan, atau efektif sejak 16 Oktober 2026.
Eko memperkirakan penggunaan BTT untuk penanganan kekeringan dan karhutla secara keseluruhan berada di kisaran Rp100 juta. Perkiraan tersebut mencakup distribusi air bersih setiap hari serta operasional penanganan kebakaran sesuai laporan yang diterima BPBD.
BPBD rata-rata menyalurkan 10 tangki air bersih per hari dengan estimasi biaya sekitar Rp450.000 per tangki. Untuk penyaluran selama 20 hari, biaya operasionalnya diperkirakan mencapai Rp90 juta.
"Sehari BPBD dropping 10 tangki dengan estimasi sekitar Rp450.000 per tangki. Dalam 20 hari itu baru sekitar Rp90 juta. Kalau karhutla nanti menyesuaikan laporan kebakaran yang masuk, isinya cuma BBM. Taruhlah kita asumsikan baru 100-an juta yang dipakai untuk total kekeringan dan karhutla," jelasnya.
Biaya penanganan karhutla menyesuaikan jumlah laporan kebakaran yang masuk. Menurut Eko, kebutuhan anggaran untuk kegiatan tersebut terutama berkaitan dengan pembelian BBM operasional kendaraan pemadam kebakaran.
Eko menegaskan, perkiraan sekitar Rp100 juta itu belum menjadi angka realisasi final. Nilai tersebut masih berupa estimasi kasar berdasarkan kegiatan penanganan yang telah berjalan.
Besaran resmi pengeluaran akan merujuk pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional yang diterbitkan BPBD. Dokumen itu menjadi dasar untuk mengetahui jumlah pengeluaran secara definitif.
Eko mengatakan BPBD Kulon Progo berkomitmen menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. Pengeluaran harus dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran agar kebutuhan penanganan kekeringan dan karhutla terpenuhi tanpa menimbulkan kesan pemborosan.
