AJM Kritik Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Soroti Represi dan Ruang Demokrasi
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Selasa, 10 November 2026 23:11 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD DIY mendesak instansi terkait segera memperbaiki Jalan Provinsi Tempel-Klangon di Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sleman. Kerusakan yang telah berlangsung selama berbulan-bu
HAIJOGJA.COM - Forum Kebangsaan bersama Aliansi Aktivis Pergerakan dan Tokoh Masyarakat DIY menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyata
HAIJOGJA.COM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman memetakan sekitar 22.000 pohon perindang milik pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi pohon tumbang saat musim hujan. Pohon yang dinilai rawan kar
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Aliansi Jogja Memanggil (AJM) menilai kebebasan berpendapat dan ruang demokrasi di Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), semakin terancam selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menyoroti dugaan kekerasan aparat, penangkapan peserta demonstrasi, serta kemunculan kelompok sipil yang dinilai mengintimidasi warga.
Humas AJM, Dion, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan kemunduran demokrasi dan menguatnya praktik yang mereka sebut sebagai premanisme negara. Menurut dia, demonstrasi masih ditangani dengan pendekatan kekerasan sehingga masyarakat menghadapi risiko saat menyampaikan kritik kepada pemerintah.
AJM menyinggung sejumlah peristiwa, antara lain kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan setelah terlindas kendaraan taktis Brimob dalam demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025. Mereka juga menyoroti kematian Rhesza Sendy Pratama, mahasiswa Amikom berusia 21 tahun, yang menurut aliansi menjadi korban penganiayaan aparat.
Aliansi turut mengangkat kasus Bambang Setiawan, pedagang cermin berusia 59 tahun yang meninggal setelah dikeroyok di kawasan Pejompongan, Jakarta. Polisi telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
AJM juga mengkritik penanganan demonstrasi di Jogja. Dalam aksi pada 28 Oktober 2026, mereka menyebut sedikitnya 34 orang ditangkap, termasuk dua orang yang diklaim bukan peserta demonstrasi, melainkan wisatawan di sekitar lokasi.
Dion mengatakan penangkapan peserta aksi juga terjadi di luar DIY. Berdasarkan data yang disampaikan AJM, sejak Agustus 2025 sekitar 6.003 orang ditangkap dan mengalami kekerasan fisik dalam rangkaian demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia. Aliansi juga menyebut 406 pembela hak asasi manusia (HAM) mengalami kekerasan pada periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026.
"Penangkapan massal dipakai sebagai alat tekanan. Setiap aksi diikuti penangkapan, dan setiap penangkapan menaikkan biaya bagi siapa pun yang ingin bersuara," kata Dion kepada wartawan di Kantor Gubernur DIY, Selasa.
Selain tindakan aparat, AJM menyoroti keberadaan kelompok yang mereka sebut kelompok gentho atau preman dalam sejumlah peristiwa di Jogja. Menurut aliansi, kehadiran kelompok tersebut menambah ancaman bagi warga yang menyampaikan pendapat melalui demonstrasi.
Salah satu peristiwa yang disoroti terjadi saat aksi penolakan relokasi pedagang Malioboro pada 20 Oktober 2026. AJM menyebut pendamping hukum dari Bara Adil menemukan kelompok itu berada di sekitar massa aksi.
Aliansi mengklaim pola serupa terlihat dalam demonstrasi pada 28 Oktober 2026. Mereka menyebut sekelompok orang muncul dari arah barisan polisi, melemparkan petasan, dan membawa senjata tajam ke arah massa. AJM menilai tindakan itu berpotensi membahayakan peserta demonstrasi dan warga sekitar, serta mempertanyakan perlindungan aparat terhadap masyarakat yang menggunakan hak menyampaikan pendapat.
Menurut AJM, demonstrasi tidak hanya melibatkan mahasiswa atau aktivis. Warga yang beraktivitas di kawasan publik juga berpotensi terdampak kericuhan maupun kekerasan di sekitar lokasi aksi.
Di luar persoalan kebebasan sipil, AJM mengkritik arah kebijakan anggaran pemerintah. Mereka menilai anggaran negara lebih banyak dialokasikan untuk program yang dianggap tidak transparan, sedangkan kebutuhan masyarakat seperti upah buruh, pendidikan, dan persoalan tanah belum mendapat perhatian memadai.
AJM menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah yang mencakup militerisme, penegakan hukum, lingkungan, perpajakan, pendidikan, dan perlindungan pekerja. Mereka mendesak pemerintah menarik militer ke barak serta menuntaskan penyelidikan penembakan di Aceh dan Papua maupun pelanggaran HAM berat lainnya.
Aliansi juga meminta pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan serta mengadili konglomerat dan perusahaan yang dinilai merusak lingkungan. Di bidang ekonomi, mereka mendesak penurunan pajak rakyat dan kenaikan pajak konglomerat, serta penyediaan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis. AJM turut meminta status pahlawan nasional Soeharto dicabut.
Untuk pekerja ojek online, AJM meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap pengemudi dan menerbitkan payung hukum yang berpihak kepada pekerja sektor tersebut.
Khusus di DIY, aliansi mendesak pencabutan Peraturan Gubernur tentang Jaga Warga dan larangan aksi di sepanjang Sumbu Filosofis. Mereka juga meminta kasus korupsi Mandala Krida diusut hingga tuntas.
Dion mengatakan berbagai persoalan yang disuarakan kelompok masyarakat saling berkaitan. Menurut dia, perjuangan nelayan, mahasiswa, pengemudi ojek online, perempuan, buruh, petani, pelajar, dan seniman tidak dapat dipisahkan dari persoalan demokrasi dan kebijakan pemerintah.
"Setiap aksi yang menyuarakan keadaan nelayan, mahasiswa, ojek online, perempuan, buruh, tani, pelajar, dan seniman memiliki musuh yang sama dan tuntutan yang saling terhubung," katanya.
Melalui sembilan tuntutan itu, AJM meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan dan pendekatan dalam menangani aspirasi masyarakat. Bagi aliansi, perlindungan terhadap warga yang menyampaikan kritik menjadi salah satu ukuran penting bagi keberlangsungan demokrasi.
