77 Anak Gunungkidul Daftar Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan Atasi Kemiskinan Struktural

HAIJOGJA.COM – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Gunungkidul mencatat bahwa sebanyak 77 anak menunjukkan minat untuk menjadi peserta didik di sekolah rakyat.

Seluruh tahapan seleksi telah dilalui dan saat ini proses tinggal menunggu pengumuman siswa yang lolos.

Menurut Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Gunungkidul, Herjun Pangariwibowo, proses pendaftaran sekolah rakyat di wilayah DIY resmi ditutup pada 30 April 2025.

Pendaftaran dilakukan di dua lokasi: Balai Terpadu dr. Soeharso di Kalurahan Ngestiharjo, Bantul dengan kuota 100 anak dan BBPPKS DIY di Kalurahan Tamanmartani, Sleman yang menyediakan kuota 50 anak.

Dari total pendaftar, sebanyak 12 anak memilih lokasi di Balai Terpadu dr. Soeharso, sedangkan 55 lainnya mendaftar di BBPPKS DIY.

Herjun menyebutkan, hasil akhir seleksi akan diumumkan oleh Pemerintah DIY.

Tahapan seleksi meliputi verifikasi berkas administrasi, wawancara pada 6 Mei 2025, serta kunjungan ke rumah calon peserta pada 7 Mei 2025.

Harapannya, anak-anak dari Gunungkidul dapat diterima dan memperoleh pendidikan yang lebih baik melalui program ini.

Sekolah rakyat sendiri diharapkan menjadi solusi strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih menghadapi kendala dalam penyediaan lahan seluas 5-10 hektare untuk pembangunan sekolah rakyat sebagaimana diminta oleh Kementerian Sosial.

Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengatakan bahwa salah satu opsi yang sedang diusulkan adalah pemanfaatan bekas sekolah yang tidak lagi digunakan akibat proses regrouping.

“Banyak sekolah yang digabungkan sehingga bekas gedungnya tidak terpakai. Ini yang sedang coba kami usulkan agar bisa dimanfaatkan untuk sekolah rakyat,” ujarnya, dikutip dari Harian Jogja.