HAIJOGJ.COM – Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, ada delapan program hasil terbaik cepat yang telah diubah oleh Presiden Prabowo Subianto.

Rencana kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari guru hingga pejabat negara, adalah salah satu poin penting yang digariskan.

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025, yang ditetapkan pada 30 Juni 2025, secara resmi mengakui perubahan ini.

Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang RKP 2025, yang telah disesuaikan dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2025 tentang APBN 2025, menjadi aturan baru.

Baca JugaPengangkatan Brian Yuliarto Jadi Kepala Badan Industri Mineral Dinilai Melanggar Hukum, Peneliti Ungkap Alasannya

Prabowo Naikkan Gaji ASN

Tujuan dari pemutakhiran ini adalah memperbarui narasi dan matriks pembangunan, yang berisi sasaran nasional 2025, program prioritas, hingga proyek strategis lengkap dengan target indikator dan alokasi anggarannya.

Berikut rangkuman perubahan yang ditetapkan:

1. Program makan siang dan susu gratis di sekolah serta pesantren, ditambah bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.

2. Pemeriksaan kesehatan gratis, percepatan penuntasan TBC, serta pembangunan rumah sakit lengkap di setiap kabupaten.

Baca JugaSekecil ini Gaji Guru dan Dosen Dibanding Negara Tetangga, Urutan Berapa?

3. Optimalisasi lahan pertanian melalui pencetakan lahan baru dan peningkatan produktivitas, dengan dukungan lumbung pangan desa, daerah, hingga nasional.

4. Pendirian sekolah unggulan terintegrasi di setiap kabupaten, sekaligus renovasi sekolah yang kondisinya sudah tidak layak.

5. Perluasan program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk menekan kemiskinan absolut.

6. Kenaikan gaji bagi ASN terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh serta TNI/Polri dan pejabat negara.

7. Penerusan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, penyaluran BLT, serta penyediaan rumah murah dengan sanitasi layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk generasi milenial dan Gen Z.

8. Pembentukan Badan Penerimaan Negara, dengan target meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%.

Aturan baru ini juga mengubah tujuan ekonomi.

Ditetapkan pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 2,5% (±1%), dan kurs rupiah berkisar antara Rp16.000 dan Rp16.900.

Sebelum ini, target pertumbuhan ekonomi adalah 5,3% hingga 5,6%, dengan kurs Rp15.300 hingga Rp15.900 per dolar AS.