Pengurus Kapanewon Tolak Hasil Musda Golkar Gunungkidul, Tuntut Pemilihan Diulang


HAIJOGJA.COM - Sejumlah massa yang mengatasnamakan pengurus kapanewon mendatangi Kantor DPD Golkar Gunungkidul di Jalan Kstariyan, Kalurahan Kepek, Wonosari, Sabtu (14/11/2026) siang. Mereka menuntut Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Gunungkidul diulang karena menilai pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan partai.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan orasi tentang kekecewaan terhadap penyelenggaraan Musda di Kantor DPD Golkar DIY beberapa waktu lalu. Mereka juga memasang sejumlah spanduk berisi tuntutan agar Musda digelar kembali.
Penolakan muncul setelah Musda menetapkan Ery Agustin S sebagai Ketua DPD Golkar Gunungkidul periode 2026-2031. Sejumlah pengurus kapanewon mempersoalkan hasil itu karena menilai proses pemilihan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Perwakilan massa yang juga Ketua PK Ponjong, Supriyono, menyatakan Musda yang berlangsung beberapa hari sebelumnya tidak sah. Ia menyoroti penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) PK beberapa saat sebelum Musda digelar.
“Demokrasi di internal partai harus dilaksanakan secara jujur dan sesuai dengan aturan,” kata Supriyono, Sabtu siang.
Menurut Supriyono, penolakan tersebut bukan semata-mata terkait sosok yang terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Gunungkidul. Ia menilai proses pemilihan pemimpin partai harus menghormati hak para pemilik suara.
Ia meminta mekanisme organisasi dijalankan sesuai AD/ART dan tidak mengabaikan prinsip demokrasi internal. Supriyono menilai soliditas partai dapat terjaga jika seluruh kader mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dalam pengambilan keputusan.
Penolakan juga disampaikan Ketua PK Panggang, Haryanto. Ia menolak hasil Musda di Kantor DPD Golkar DIY dan menyebut produk kepemimpinan DPD I Partai Golkar DIY serta DPD II Partai Golkar Gunungkidul sebagai produk gagal.
“Penentuan kepemimpinan di tingkat kabupaten seharusnya mengakomodasi aspirasi pengurus kecamatan sebagai representasi akar rumput, bukan ditentukan sepihak oleh pimpinan di tingkat atas,” katanya.
Haryanto juga mempersoalkan penerbitan keputusan Plt terhadap pengurus PK. Ia menilai keputusan itu merupakan bentuk pemaksaan kehendak karena diterbitkan tanpa sepengetahuan pengurus lama.
“Kami menolak seluruh keputusan yang dihasilkan karena telah terjadi pemaksaan kehendak dengan menerbitkan keputusan Plt terhadap seluruh pengurus PK tanpa sepengetahuan pengurus lama,” katanya.
Terpisah, Ketua DPD Golkar Gunungkidul Ery Agustin S belum memberikan tanggapan mengenai penolakan hasil Musda di internal partainya. Namun, ia membenarkan adanya aksi di Kantor DPD Golkar Gunungkidul pada Sabtu siang.
“Iya, ada yang aksi di kantor,” kata Ery melalui pesan WA.