Pendaftaran Sekolah Rakyat BBPPKS Sleman Membludak, Dinsos Finalisasi Data Warga Miskin
HAIJOGJA.COM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman mencatat sebanyak 137 calon siswa telah mendaftar di Sekolah Rakyat (SR) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Purwomartani.
Namun, proses finalisasi data masih berlangsung, terutama untuk memastikan bahwa pendaftar tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial (Kemensos).
Sekretaris Dinsos Sleman, Sigit Indarto, menjelaskan bahwa SR BBPPKS Purwomartani hanya menyediakan 50 kuota untuk dua kelas, sehingga Kemensos akan melakukan seleksi ketat.
Dinsos berperan dalam memverifikasi dan memberi peringkat warga berdasarkan kondisi ekonomi.
Selain itu, terdapat 34 warga Sleman yang mendaftar ke SR BBPPKS Sonosewu, yang memiliki kapasitas hingga 200 siswa dalam delapan kelas.
Verifikasi data juga melibatkan pencocokan dengan basis data keluarga miskin di Sleman melalui sistem Manunggal Raharja DIY, termasuk penyaringan terhadap kasus exclusion error, yakni warga miskin yang belum terdata dalam DTSEN.
Terkait tenaga pengajar dan kurikulum, Sigit menyatakan bahwa Dinsos belum menerima informasi lengkap.
Namun, ia menegaskan bahwa SR akan menitikberatkan pada pendidikan karakter untuk membangkitkan motivasi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar mampu mandiri.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, menambahkan bahwa penentuan rangking pendaftar dilakukan berdasarkan kategori desil dari data kemiskinan.
Proses seleksi kepala sekolah sendiri ditangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), mengingat kegiatan belajar akan dimulai pada awal Juli 2025.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman, Ludyanta, mengungkapkan rencana pembangunan SR baru di wilayah Sleman.
Ada tiga lokasi alternatif, yakni Margoluwih dan Margodadi di Kapanewon Seyegan, serta Sendangtirto di Berbah.
Namun, dua lokasi awal kemungkinan ditolak karena berada di lahan sawah subur. Lahan di Margodadi, yang merupakan tanah kas desa (TKD) berupa tegalan seluas 4 hektare, menjadi kandidat kuat. Usulan lokasi ini diharapkan bisa diajukan pada tahun 2025.
