Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Perlu Menelusuri Pola Asuh


HAIJOGJA.COM - Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) perlu melihat lebih jauh dari pemberian sanksi. Kondisi keluarga, pola asuh, dan lingkungan sosial anak perlu ditelusuri agar penanganan perkara sekaligus membantu mencegah kejadian serupa terulang.
Hal itu disampaikan akademisi sekaligus peneliti Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA) IPB, Yulina Eva Riany, dalam seminar nasional bertema “Memahami Anak, Memulihkan Keluarga: Kolaborasi Ilmu Keluarga dan Psikologi dalam Membaca Akar Persoalan, Pola Asuh, dan Reintegrasi Anak Berhadapan dengan Hukum” di FIAI UII, Kamis (19/11/2026).
Yulina mengatakan, saat seorang anak diduga melakukan kekerasan, masyarakat dan aparat perlu memahami peristiwa yang terjadi serta pihak yang dirugikan. Namun, pencegahan membutuhkan penelusuran kehidupan anak sebelum peristiwa itu berlangsung, termasuk siapa yang mendampinginya, cara keluarga menyelesaikan konflik, dan tempat anak memperoleh penerimaan.
“Penjelasan ini tidak menghapus tanggung jawab atas perbuatan. Tujuannya adalah menemukan bagian kehidupan anak yang masih dapat diubah,” tegas Yulina.
Menurut Yulina, perspektif ilmu keluarga memberi perhatian pada empat aspek, yakni hubungan, pembagian peran, tekanan hidup, dan dukungan. Pemahaman terhadap aspek-aspek itu dapat membantu menentukan bentuk pertanggungjawaban yang lebih tepat.
Ia juga mengingatkan bahwa ABH tidak hanya merujuk pada anak yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 membagi ABH menjadi tiga kategori: anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana.
Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia 12 hingga belum genap 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak korban merupakan anak yang mengalami kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat tindak pidana. Sementara itu, anak saksi adalah anak yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan proses peradilan.
Yulina turut menyoroti catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menerima 2.031 aduan kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2025. Persoalan lingkungan keluarga dan pengasuhan menjadi salah satu isu yang menonjol. Namun, ia mengingatkan bahwa data pengaduan hanya mencerminkan kasus yang dilaporkan, bukan prevalensi atau perkiraan jumlah kejadian ABH secara nasional.
Ia menegaskan penanganan ABH perlu menghubungkan perlindungan anak, tanggung jawab keluarga, dan penerapan keadilan restoratif. “Kita harus menegakkan hukum atas tindakannya, tanpa menyerah pada kemungkinan masa depan anaknya. Pencegahan dimulai jauh sebelum perkara masuk pengadilan,” pungkasnya.
Psikolog Tsania Nidaul Husna mengatakan kebutuhan pendampingan anak dapat dikenali dari perilaku, pengalaman hidup, hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, serta lingkungan tempat anak tumbuh. Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pangkalan Bun mencatat 29 klien anak yang berhadapan dengan hukum selama Januari hingga November 2026.
Pembimbing kemasyarakatan menyusun penelitian kemasyarakatan untuk menggali latar belakang kehidupan anak. Hasilnya menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan perkara. Dalam mendampingi anak korban, Tsania menekankan pentingnya menggali perasaan dan rasa aman anak saat ini, serta menghormati kesiapan anak untuk menceritakan pengalamannya.
“Diversi sebagai upaya menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan. proses tersebut dapat mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sekaligus membantu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat perkara,” katanya.
Sementara itu, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI UII), Yusdani, menyebut anak sebagai amanah sekaligus generasi penerus bangsa. Hak-hak anak dijamin konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta ajaran Islam. Meski demikian, anak masih berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana.
Kekerasan antarpelajar, klitih, perundungan, kejahatan seksual, penyalahgunaan narkotika, hingga kejahatan digital menunjukkan perlunya penanganan yang menyentuh persoalan mendasar. Menurut Yusdani, perkara anak berkaitan dengan dinamika psikologis, hubungan keluarga, dan pola pengasuhan yang turut memengaruhi perilaku mereka.
“Persoalan Anak Berhadapan dengan Hukum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran norma pidana karena di baliknya terdapat rangkaian persoalan psikologis, relasi keluarga, pola pengasuhan, dan lingkungan sosial yang membentuk perilaku anak,” kata Yusdani.
Ia mengatakan kompleksitas persoalan tersebut memerlukan ruang diskusi ilmiah yang menggabungkan Ilmu Keluarga, Psikologi, dan Hukum Keluarga Islam secara interdisipliner. Forum seminar itu mempertemukan akademisi, psikolog, hakim anak, aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, pemerhati anak, serta masyarakat untuk membahas akar persoalan ABH dan mengevaluasi pola pengasuhan yang berjalan.