Menaker Terbitkan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027


HAIJOGJA.COM - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 sebagai acuan bagi seluruh gubernur. Penetapan upah akan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Pedoman tersebut tercantum dalam surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Yassierli mengatakan penghitungan upah minimum tidak hanya bertumpu pada satu indikator, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi pekerja dan keberlangsungan usaha.
"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli melalui siaran pers Kemnaker, dikutip Kamis (19/11/2026).
Bagi provinsi dan kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.
Formula itu memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Hasilnya menjadi dasar penyesuaian upah minimum tahun berjalan. Nilai alfa berada dalam rentang 0,50 sampai dengan 1 dan penetapannya mempertimbangkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan," ujar Yassierli.
Nilai alfa untuk penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Sementara penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
Penghitungan upah minimum 2027 juga menggunakan data KHL 2026. Data tersebut mencakup KHL tingkat provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota sebagai dasar penghitungan UMK.
Data KHL 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung dengan metodologi akademis. Penggunaannya bertujuan agar penetapan upah turut memperhitungkan kebutuhan riil pekerja beserta keluarganya.
Dalam pedoman itu, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan tertentu.
Upah minimum sektoral ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lain, atau mempunyai tuntutan pekerjaan lebih berat maupun membutuhkan spesialisasi. Besaran UMSP harus lebih tinggi daripada UMP. Ketentuan yang sama berlaku bagi UMSK, yang harus lebih tinggi daripada UMK.
Yassierli mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan tenggat penetapan upah minimum 2027. UMP harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026.
Penetapan UMSP dilakukan paling lambat lima hari setelah UMP ditetapkan. Adapun UMSK harus ditetapkan paling lambat lima hari setelah UMK ditetapkan.
"Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan," kata Yassierli.
Seluruh upah minimum 2027, yakni UMP, UMSP, UMK, dan UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Sementara itu, upah pekerja pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dan pekerja/buruh. Kesepakatan tersebut wajib memenuhi ketentuan upah paling rendah sebesar 50% dari upah minimum yang berlaku.