HAIJOGJA.COM – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menegaskan komitmennya dalam menangani masalah dana nasabah BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan) yang saat ini mengalami kendala.

Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap kewajiban keuangan terhadap para nasabah.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Wiyos Satoso, Pemda sedang melakukan proses verifikasi data nasabah yang ingin mencairkan simpanan, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito.

“Pemda DIY bertanggung jawab atas penyelesaian simpanan nasabah. Saat ini kami sedang mencocokkan data yang ada di buku tabungan atau bilyet deposito dengan data di sistem Aplikasi Informasi Keuangan BUKP,” ujar Wiyos, dikutip dari Tribun News.

Baca Juga7 Panti Jompo Gratis di Jogja untuk yang Tidak Mampu Terbaru 2025

Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data dari dokumen fisik nasabah dengan data digital dalam sistem Aplikasi Informasi Keuangan BUKP.

Jika terdapat kesesuaian data, dana akan segera dicairkan.

Namun, bila terjadi ketidaksesuaian atau data simpanan tidak ditemukan dalam sistem, proses pencairan akan menunggu hasil penyelidikan dari aparat penegak hukum.

Sebagai bagian dari penyelesaian, Pemda DIY juga bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DIY untuk menangani simpanan yang tidak tercatat secara resmi dan memastikan adanya proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Baca Juga7 Daftar Sanggar Tari Terbaik di jogja Berikut Lokasi dan Harganya!

Pemda juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik menyikapi situasi ini dan tidak terburu-buru menarik simpanan.

Pemerintah menjamin proses penyelesaian dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bila ditemukan pelanggaran oleh pihak pengelola BUKP, tindakan hukum akan ditempuh tanpa kompromi.

Masalah ini mencuat setelah BUKP Wates dan BUKP Galur dilaporkan mengalami kesulitan likuiditas akibat penyalahgunaan dana oleh oknum pengurus.

Tindakan ini memicu kekhawatiran nasabah di BUKP lain, yang juga mulai menarik simpanannya secara massal.

Pemda DIY bertekad menuntaskan permasalahan ini secara menyeluruh dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap BUKP, agar lembaga keuangan tersebut dapat kembali berfungsi dengan baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.