OPD Pemkot Jogja Mulai Menurunkan Foto Gibran


HAIJOGJA.COM - Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mulai menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpasang di kantor pemerintahan. Penyesuaian itu dilakukan setelah Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026.
Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan mengatakan, penurunan foto tersebut merupakan penyesuaian terhadap aturan yang berlaku. Menurut dia, Pemkot Jogja tidak menerbitkan instruksi khusus terkait pencopotan.
“Kalau aturan sudah berhenti atau mengundurkan diri, ya sudah. Untuk sekolah-sekolah belum ada instruksi langsung apa juga dilakukan pencopotan,” kata Wawan saat ditemui di Ruang Yudhistira Balai Kota Jogja, Rabu (18/11/2026).
Wawan menyebut foto Gibran sudah diturunkan di sejumlah OPD dan beberapa tempat lainnya. Ia kembali menegaskan bahwa langkah itu bukan kebijakan khusus Pemkot Jogja, melainkan penyesuaian setelah jabatan Wakil Presiden kosong.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja RM. Sinarbiyat Nujanat mengatakan lembaganya telah lebih dahulu mencopot foto Gibran. Politikus Partai Gerindra itu menyebut pencopotan dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD Kota Jogja pada Senin (16/11/2026).
“Selasa sudah tidak ada pencopotan apa pun, soalnya Senin sudah kami copot,” kata Sinarbiyat. Dengan demikian, tidak ada lagi kegiatan pencopotan foto di lingkungan DPRD pada Selasa.
Gibran menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI pada 12 November 2026. Dalam pernyataan resmi, ia mengatakan keputusan tersebut telah dipertimbangkan secara matang dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Ia juga menyatakan pengunduran diri itu bukan tanda ketidaksanggupan. Menurut Gibran, keputusan tersebut diambil agar pemerintahan dapat berjalan lebih tenang, utuh, dan fokus melayani masyarakat. Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri itu, yang juga disampaikan Gibran secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong mengikuti mekanisme Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR.
MPR wajib menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah jabatan kosong. Wakil Presiden terpilih akan menjalankan tugas hingga akhir masa jabatan periode 2024–2029.