Malware Sasar Infrastruktur Digital Pemkot Jogja, Patroli Siber Diperkuat


HAIJOGJA.COM - Infrastruktur digital Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menjadi sasaran aktivitas malware selama Oktober 2026. Pemantauan keamanan siber selama tujuh hari menemukan aktivitas berisiko tinggi yang menjangkau lebih dari 100 endpoint. Temuan ini mendorong Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Jogja memperkuat pengamanan sistem digital pemerintah.
Aktivitas berisiko tinggi atau RISK_HIGH terdeteksi pada 2–3 Oktober 2026 dan mencakup 99,7 persen dari seluruh kejadian malware yang tercatat selama bulan itu. Serangan terdeteksi melalui jaringan CDN dan menjangkau lebih dari 100 endpoint. Empat aktivitas malware lain tercatat pada 6, 12, 15, dan 26 Oktober. Laporan pemantauan juga mencatat satu hari dengan kejadian yang tidak dirinci.
Ancaman lain berupa intrusi tercatat setiap hari selama 31 hari pemantauan. Sebanyak 97,5 persen insiden berasal dari tiga botnet, yaitu Socks5Systemz, Ramnit, dan Andromeda.
Sistem juga merekam 9.445 insiden dari sumber terbesar yang berasal dari satu alamat internet protocol (IP). Sumber tersebut terdeteksi aktif selama 22 hari kerja.
Kepala Diskominfosan Kota Jogja, Ignatius Trihastono, mengatakan pihaknya mengintensifkan patroli siber untuk mengantisipasi berbagai ancaman terhadap keamanan informasi dan infrastruktur digital pemerintah.
Menurut Trihastono, keamanan informasi penting bagi pemerintah daerah sebagai badan publik sekaligus pengelola data masyarakat. Pengelolaan data pribadi tidak hanya terkait pelayanan publik, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian bisa memberikan trust, rasa percaya, bahwa data-data tersebut disimpan dan dikelola secara prudent,” kata Trihastono saat ditemui di kawasan Jembatan Kewek, Sabtu (14/11/2026).
Ia mengatakan penguatan keamanan informasi dilakukan dengan meningkatkan pemahaman seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat tentang perlindungan data pribadi. Pemkot Jogja juga menggunakan perangkat seperti firewall untuk menyaring dan mengamankan akses ke sistem digital pemerintah.
Selain itu, tim persandian melakukan inventarisasi dan patroli siber secara berkelanjutan. Pemeriksaan mencakup infrastruktur, jaringan, hingga perangkat lunak yang digunakan pemerintah, termasuk berbagai pintu akses digital dan jaringan Wi-Fi yang disediakan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik.
Pada 2025, terdapat 1.178 lokasi Free Hotspot Jogja Smart Service (JSS) di Kota Jogja. Jaringan itu tersebar di berbagai fasilitas publik untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Namun, banyaknya titik akses digital menjadi tantangan dalam menjaga keamanan infrastruktur. Semakin banyak jalur yang terhubung dengan jaringan pemerintah, semakin banyak pula aspek yang perlu diamankan dari upaya penetrasi pihak yang tidak bertanggung jawab. “Sebetulnya tujuannya adalah untuk mempermudah akses layanan publik, tetapi juga itu sebetulnya membuka risiko-risiko penetrasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Trihastono menyebut sejumlah ancaman berpotensi menyasar layanan publik digital, di antaranya defacement atau perubahan tampilan situs tanpa izin, SEO spam yang berkaitan dengan judi online, serta distributed denial of service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan.
Menurut dia, perangkat teknologi pengamanan saja belum cukup untuk menjamin keamanan informasi. Perlindungan perlu disertai perilaku digital yang sehat, baik di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat.
Ia menegaskan ancaman siber merupakan risiko yang terus melekat pada penyelenggaraan layanan digital. Serangan tidak selalu berujung pada pembobolan sistem atau pencurian data, tetapi juga dapat menyasar berbagai perangkat dan infrastruktur pendukung layanan pemerintah.
Karena itu, kewaspadaan dan pengamanan siber perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, terutama seiring meluasnya digitalisasi pemerintahan dan meningkatnya aktivitas masyarakat melalui layanan berbasis internet.