APBD Kulonprogo Hanya Cukup Bangun Spamdes di Satu Lokasi per Tahun


HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mengandalkan Dana Keistimewaan (Danais) DIY untuk memperluas layanan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan (Spamdes) pada 2027. Pasalnya, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten hanya mencukupi pembangunan Spamdes di satu lokasi setiap tahun.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Rahmawan Novianto, mengatakan program Spamdes di instansinya menggunakan dua sumber anggaran, yakni Danais dan APBD. “Memang kemampuan APBD kami itu (hanya satu lokasi). Yang tahun ini juga sama, cuma satu lokasi,” ujar Rahmawan saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Berdasarkan rencana anggaran Subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh (SPAM) Tahun Anggaran 2027, alokasi Danais mencapai Rp3.731.906.300. Dari jumlah tersebut, Rp3,575 miliar direncanakan untuk hibah pembangunan dan perluasan jaringan air minum yang menyasar 440 sambungan rumah (SR) di enam kalurahan.
Pembangunan baru direncanakan di Kalurahan Kalirejo untuk 120 SR dengan anggaran Rp1,08 miliar, Kalurahan Giripurwo untuk 100 SR senilai Rp900 juta, serta Kalurahan Banjaroyo untuk 80 SR senilai Rp720 juta.
Sementara itu, perluasan jaringan akan menyasar Kalurahan Banjarsari untuk 30 SR dengan anggaran Rp187,5 juta, Kalurahan Ngargosari untuk 50 SR senilai Rp312,5 juta, dan Kalurahan Banjarharjo untuk 60 SR senilai Rp375 juta. “Untuk skema perluasan jaringan menyasar Kalurahan Banjarsari 30 SR senilai Rp 187,5 juta, Kalurahan Ngargosari 50 SR senilai Rp 312,5 juta, serta Kalurahan Banjarharjo 60 SR senilai Rp 375 juta,” kata Rahmawan.
Rencana perluasan jaringan perpipaan juga mencakup tambahan 50 SR dengan anggaran Rp300 juta. Salah satu lokasi yang masuk dalam perencanaan tambahan itu adalah Kalurahan Sidoharjo.
Rahmawan menjelaskan, penentuan lokasi penerima program Spamdes 2027 mengacu pada empat kriteria. Pertama, wilayah belum memiliki sambungan rumah untuk layanan air minum yang layak. Kedua, lokasi yang diusulkan tidak termasuk cakupan layanan PDAM.
Kriteria berikutnya adalah adanya proposal yang diajukan kepada pemerintah daerah. Penerima juga diprioritaskan dari masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, yakni kelompok desil 1 sampai 4. “Ketiga, seleksi berdasarkan proposal yang masuk, dan keempat diutamakan penerima merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan (desil) yang rendah, yakni desil 1 sampai 4,” jelasnya.
Meski kerawanan kekeringan tidak tercantum secara khusus dalam kriteria baku, kondisi tersebut tetap menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah. Rahmawan mencontohkan Kalurahan Kalirejo, yang mengalami kekeringan tahun ini dan masuk dalam daftar penerima Spamdes 2027.
Namun, penanganan wilayah kekeringan tidak selalu dapat dilakukan secara langsung karena pembangunan infrastruktur air minum membutuhkan proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan kegiatan yang bersumber dari Danais dimulai dua tahun sebelum pelaksanaan, sedangkan program dari sumber anggaran lain direncanakan setahun sebelumnya.
“Karena setiap tahun data kekeringan berubah dan perencanaan kita tidak bisa mendadak, maka kekeringan yang sifatnya insidental penanganannya akan berbeda. Daerah-daerah yang mengalami kekeringan sudah kami masukkan ke dalam perencanaan dan tetap menyesuaikan ketersediaan anggaran,” tutur Rahmawan.
Wakil Ketua DPRD Kulonprogo, Suharto, menilai pemerintah perlu mengakses sumber pendanaan lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur air minum. Sumber yang dapat dimanfaatkan antara lain dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dan anggaran pemerintah pusat melalui skema sejenis Dana Alokasi Khusus (DAK).