Legalitas Usaha Bantu UMKM Sleman Perluas Akses Pembiayaan


HAIJOGJA.COM - Komisi B DPRD Kabupaten Sleman mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melengkapi dokumen legalitas agar lebih mudah mengakses pendanaan dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya.
Kelengkapan perizinan memberi kepastian hukum sekaligus membuka peluang mengikuti program pembiayaan. Legalitas juga dapat mendukung pengembangan usaha dan memperluas pemasaran produk.
Anggota Komisi B DPRD Sleman, Syukron Arif Muttaqin, mengatakan pelaku UMKM sebaiknya memperhatikan legalitas sejak memulai usaha. Ia mengingatkan, peluang memperoleh bantuan modal atau pembiayaan bisa terhambat jika dokumen perizinan belum tersedia.
"Pelaku UMKM harus mulai memperhatikan legalitas usahanya. Jangan sampai ketika ada kesempatan mendapatkan bantuan permodalan atau mengakses pembiayaan dari perbankan, mereka justru terkendala karena belum memiliki dokumen perizinan," ujarnya pada Selasa (17/11/2026).
Syukron menyebut Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dokumen dasar yang perlu dimiliki pelaku UMKM. Pengusaha juga perlu mengurus perizinan lain sesuai dengan produk yang dipasarkan, termasuk sertifikasi halal dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT).
Menurut dia, kelengkapan legalitas dapat meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan karena identitas dan administrasi usaha tercatat dengan jelas. Hal itu diharapkan turut mempermudah proses pengajuan pembiayaan.
"Legalitas ini bukan sekadar formalitas administrasi. Ini menjadi salah satu modal bagi UMKM untuk naik kelas, memperluas pemasaran, sekaligus mendapatkan akses permodalan yang lebih luas," katanya.
Legalitas juga dapat membantu produk UMKM memenuhi persyaratan untuk dipasarkan di toko modern, pusat oleh-oleh, maupun pasar yang lebih luas. Karena itu, Syukron meminta pemerintah daerah memperkuat pendampingan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang belum memahami proses perizinan.
"Pemerintah perlu hadir memberikan pendampingan. Jangan sampai pelaku UMKM kesulitan mengurus legalitas karena tidak mengetahui prosedurnya. Kalau prosesnya semakin mudah, semakin banyak UMKM yang bisa memenuhi persyaratan," tuturnya.
Pendampingan diharapkan membantu pelaku usaha memahami dokumen yang dibutuhkan dan tahapan pengurusannya. Prosedur yang lebih mudah dipahami diharapkan mendorong semakin banyak UMKM di Sleman melengkapi persyaratan legalitas.
Syukron berharap penguatan legalitas yang disertai kemudahan akses pembiayaan dapat mendorong perkembangan UMKM di Sleman. Pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.