LBH Yogyakarta: Tidak Ada Penjarahan dalam Aksi 10 November
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Jumat, 13 November 2026 00:44 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - KRL Commuter Line rute Palur-Jogja menyediakan 12 perjalanan pada Jumat, 13 November 2026. Kereta pertama berangkat dari Stasiun Palur pukul 05.00 WIB, sedangkan perjalanan terakhir ber
HAIJOGJA.COM - PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberikan potongan harga tiket sebesar 30% untuk kereta kelas ekonomi komersial selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Diskon berlaku untuk
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendukung rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaktifkan kembali Baron Technopark di Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari. Kawasan peng
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - LBH Yogyakarta menyatakan tidak terjadi penjarahan dalam demonstrasi di kawasan DPRD DIY pada Selasa (10/11/2026). Lembaga itu menyebut peserta aksi telah saling mengingatkan untuk mencegah penjarahan setelah beredar isu mengenai kemungkinan tersebut.
Direktur LBH Yogyakarta Kharisma Wardhatul Khusniah mengatakan, sebelum demonstrasi, Aliansi Jogja Memanggil (AJM) menerima informasi bahwa pemilik toko diminta menutup usahanya karena kekhawatiran akan terjadi penjarahan. AJM menegaskan perlawanan rakyat tidak ditujukan untuk melakukan penjarahan.
Massa aksi kemudian membuat poster yang menegaskan bahwa penjarahan bukan bagian dari agenda demonstrasi. Mereka juga berkonsolidasi untuk saling mengingatkan dan mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan aksi.
"Teman-teman sudah berkonsolidasi juga satu sama lain, mulai dari bikin poster, sudah mengantisipasi kalau misalnya nanti akan ada tindakan-tindakan penjarahan akan langsung ditindak oleh teman-teman massa aksi sendiri. Maksudnya adalah itu bukan skema dari teman-teman massa aksi," kata Kharisma saat ditemui di Kantor LBH Yogyakarta, Rabu.
LBH Yogyakarta juga menyoroti penanganan aparat terhadap peserta demonstrasi. Kharisma menyebut ratusan orang ditangkap kepolisian setelah aksi. Menurut dia, jumlah penangkapan yang lebih banyak dibandingkan demonstrasi pada 28 Oktober tidak serta-merta menunjukkan aksi 10 November berlangsung lebih kacau.
Ia menilai banyaknya orang yang diamankan dipengaruhi metode sweeping aparat yang menjangkau lebih banyak orang dan cenderung dilakukan secara serampangan. Kharisma mengatakan penangkapan mulai terjadi sekitar pukul 21.00 WIB oleh sejumlah orang berpakaian sipil yang diduga aparat kepolisian.
Sekitar pukul 22.00 hingga 23.00 WIB, polisi berseragam disebut melakukan sweeping menggunakan sepeda motor. LBH menyoroti cara penanganan tersebut karena dinilai berpengaruh terhadap jumlah orang yang diamankan.
LBH juga mempertanyakan penggunaan kekuatan aparat dalam pengamanan demonstrasi. Kharisma menilai penanganan aksi pada 28 Oktober dan 10 November sama-sama menunjukkan penggunaan kekuatan berlebih.
Menurutnya, tindakan kepolisian perlu mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Aturan tersebut mengharuskan penggunaan kekuatan mempertimbangkan kebutuhan dan proporsionalitas sesuai situasi di lapangan.
Kharisma mempertanyakan urgensi pengerahan aparat dengan perlengkapan lengkap saat jumlah massa di sekitar gedung DPRD DIY relatif sedikit. Ia juga menilai tahapan penggunaan kekuatan, mulai dari pencegahan, peringatan lisan, hingga kendali tangan kosong lunak, tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Tindakan aparat yang memasuki kawasan kampus juga menjadi sorotan LBH. Kharisma mengatakan kampus semestinya menjadi ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sekaligus menjalankan kegiatan akademik.
Ia menilai pengepungan mahasiswa di lingkungan UGM mengganggu prinsip kebebasan akademik. Penggunaan kekuatan aparat di lingkungan pendidikan pun menjadi bagian dari evaluasi LBH atas penanganan demonstrasi.
LBH turut menyoroti pembatasan waktu demonstrasi hingga pukul 18.00 WIB. Kharisma menjelaskan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi bagi kepolisian untuk bertindak represif setelah waktu demonstrasi berakhir.
Sementara itu, LBH Yogyakarta masih mendata orang-orang yang ditangkap maupun hilang kontak setelah demonstrasi. Pendataan mandiri melalui kanal aduan dan bantuan hukum mencatat sekitar 70 korban dengan status ditangkap atau belum diketahui kabarnya.
Dari pendataan sementara, LBH juga mencatat dua orang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Keduanya mengalami luka akibat proyektil, tetapi LBH Yogyakarta belum dapat memastikan jenis proyektil yang mengenai mereka.
