Kekurangan Dokter Spesialis Hambat Rencana Pembangunan RS Utara Kulonprogo
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Senin, 16 November 2026 03:01 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - KA Bandara YIA menyediakan layanan reguler dan Xpress pada Senin, 16 November 2026. Kereta reguler melayani 12 perjalanan per arah melalui Stasiun Wates, sedangkan Xpress menyediakan 13
HAIJOGJA.COM - KRL Commuter Line dari Stasiun Palur menuju Stasiun Jogja atau Tugu beroperasi mulai pukul 05.00 WIB hingga malam pada Senin, 16 November 2026. Penumpang dapat menyesuaikan waktu kebera
HAIJOGJA.COM - KRL Commuter Line relasi Yogyakarta-Palur menyediakan 15 perjalanan pada Senin, 16 November 2026. Kereta pertama berangkat dari Stasiun Yogyakarta pukul 05.05 WIB, sedangkan perjalanan
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Rencana pembangunan rumah sakit di wilayah utara Kulonprogo senilai Rp170 miliar masih menghadapi kendala, mulai dari kekurangan dokter spesialis hingga belum tercakupnya seluruh kebutuhan alat kesehatan. Rumah sakit itu direncanakan mulai dibangun pada 2027.
Kepala Dinas Kesehatan Kulonprogo Eko Budiarto mengatakan studi kelayakan, survei lokasi, dan kondisi fisik bangunan telah dipaparkan serta dinyatakan layak. Namun, sejumlah persoalan masih dapat menghambat realisasi proyek tersebut.
Kebutuhan dokter spesialis menjadi salah satu tantangan utama. Menurut Eko, rumah sakit yang sudah beroperasi saat ini pun masih kekurangan dokter spesialis dasar dan penunjang.
“Kebutuhan dokter spesialis sangat tinggi. Rumah sakit yang ada saat ini saja masih kekurangan dokter spesialis dasar (minimal 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang). Pembiayaan gaji, insentif, dan efisiensi pegawai masih menjadi tantangan besar. Rekrutmen melalui PNS atau jalur rekrutmen khusus untuk jumlah yang besar masih sulit dihitung secara ideal, namun opsi rekrutmen tetap dikalkulasikan,” tutur Eko.
Selain tenaga medis, pengadaan alat kesehatan juga belum sepenuhnya masuk dalam anggaran yang disiapkan. Eko menjelaskan anggaran sebelumnya baru mencakup pembangunan fisik gedung.
“Anggaran sebelumnya baru mencakup pembangunan fisik bangunan, sedangkan pengadaan alat kesehatan belum sepenuhnya ter-cover. Hal ini bergantung pada alokasi dari Kementerian Kesehatan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” imbuhnya.
Jika pembangunan rumah sakit batal, pemerintah daerah menyiapkan opsi revitalisasi Puskesmas di wilayah tersebut. Langkah itu akan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan status Puskesmas agar memiliki fasilitas pelayanan yang lebih representatif.
Anggota Komisi D DPRD DIY Fajar Gegana meminta Pemkab Kulonprogo mematangkan kajian mengenai urgensi pembangunan rumah sakit. Ia mengingatkan agar keberadaan fasilitas kesehatan lain di wilayah utara turut dipertimbangkan.
Fajar menyebut masyarakat di kawasan itu telah memiliki pilihan layanan dari dua rumah sakit swasta, yakni RS Boro dan RS PKU Nanggulan. Selain itu, RSUD Nyi Ageng Serang dinilai tidak terlalu jauh dari Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, dan Nanggulan.
“Di wilayah utara sudah terdapat rumah sakit swasta, yaitu Rumah Sakit Borro dan PKU Nanggulan. Masyarakat di wilayah utara tidak harus menempuh perjalanan lebih dari 40 menit ke RSUD Wates karena sudah ada pilihan fasilitas kesehatan yang lebih dekat,” katanya kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).
Menurut Fajar, lokasi dan kelayakan pembangunan harus dikaji secara mendalam. Perencanaan juga perlu mencakup penyusunan detail engineering design (DED), penentuan lokasi, serta pembebasan lahan sebelum diajukan kepada pemerintah pusat karena proyek tersebut direncanakan menggunakan APBN.
“Terkait rencana pembangunan rumah sakit, lokasi dan kelayakannya harus dikaji terlebih dahulu secara mendalam. Perencanaan harus matang mulai dari ketersediaan DED untuk diajukan ke pusat, penentuan lokasi, hingga pembebasan lahan. Proses ini memerlukan waktu dan harus dibahas bersama DPRD Kabupaten Kulonprogo agar melibatkan unsur eksekutif maupun legislatif secara komprehensif,” ucap Fajar.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kulonprogo itu menambahkan, jika rencana yang dikembangkan berupa peningkatan fasilitas Puskesmas, upaya tersebut sebaiknya diterapkan di seluruh kapanewon. Ia juga mendorong Pemkab meningkatkan kualitas layanan Puskesmas agar mampu bersaing dengan klinik swasta.
“Peningkatan ini sudah menjadi kewajiban pemerintah kabupaten,” ungkapnya.
Fajar turut menyoroti keterbatasan tenaga medis, termasuk dokter dan psikiater. Ia menilai penambahan fasilitas Puskesmas perlu diimbangi dengan pemenuhan tenaga profesional.
“Dokter dan psikiater itu justru jauh lebih penting hari ini karena masyarakat kita sangat membutuhkannya,” pungkas Fajar.
