Istana Akui Penambahan Wamenkes untuk Tangani Masalah MBG
HAIJOGJA.COM — Pihak Istana mengakui bahwa penambahan posisi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) berkaitan langsung dengan masalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini menjadi respons cepat Presiden Prabowo Subianto terhadap serangkaian kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah.
Penunjukan dr. Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wamenkes baru dilakukan untuk memperkuat penanganan dan pengawasan pelaksanaan program MBG.
Ia ditugaskan secara khusus membantu Kementerian Kesehatan dalam menangani persoalan yang muncul dari program tersebut.
Dr. Benjamin sendiri merupakan dokter spesialis paru dan dikenal sebagai orang kepercayaan Presiden Prabowo.
Kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Bandung Barat dan Garut, telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Peristiwa ini mendorong pemerintah menambah satu posisi Wamenkes untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana utama MBG.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, penambahan jabatan tersebut merupakan langkah untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar.
“Untuk Wakil Menteri Kesehatan, sama karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah (MBG) yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu wakil menteri di Kementerian Kesehatan,” kata Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Prasetyo menjelaskan bahwa beban kerja di Kemenkes sangat tinggi, terlebih setelah munculnya insiden keracunan dalam pelaksanaan MBG.
Oleh karena itu, Presiden menilai perlu ada figur tambahan yang fokus memperkuat manajemen kesehatan dan penanganan krisis pangan bergizi.
Dr. Benjamin Paulus, yang baru dilantik, sebelumnya menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan bidang Kesehatan ketika Prabowo masih memimpin Kemenhan.
Kehadirannya diharapkan mampu mempercepat langkah penanganan masalah gizi dan memastikan struktur Kemenkes bekerja lebih solid.
Pelantikannya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024–2029.
Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani krisis yang sempat mencoreng citra program unggulan nasional tersebut.
Kemenkes Perketat Pengawasan Program MBG
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah memperkuat pengawasan terhadap MBG melalui standardisasi pelaporan, sertifikasi pangan, dan pengawasan berlapis.
“Kita ingin melakukan standardisasi dari laporan dan angka-angka kejadian kasus,” ujar Menkes Budi dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (2/10).
Kemenkes bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengonsolidasikan data harian dan mingguan mengenai potensi keracunan.
Tidak menutup kemungkinan, laporan berkala seperti saat masa pandemi COVID-19 akan diterapkan kembali.
Dalam bidang sertifikasi, pemerintah menetapkan tiga standar utama: Sertifikat Laik Higiene Sanitas (SLHS), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta sertifikasi halal.
Kemenkes akan bekerja sama dengan BPOM dan BGN untuk memastikan semua makanan dalam program MBG aman dan sesuai standar kesehatan.
Proses percepatan sertifikasi juga disiapkan agar distribusi makanan bergizi tidak terhambat.
Selain itu, Kemenkes menyiapkan sistem pengawasan eksternal yang terhubung dengan aparat daerah, Kemendagri, TNI/Polri, dan gugus tugas cepat tanggap di tingkat lokal.
“Kita ingin memastikan kalau ada kejadian luar biasa itu bisa ditangani cepat,” kata Menkes Budi.
Gugus tugas tersebut akan melibatkan Dinas Kesehatan, rumah sakit umum daerah, serta unit UKS di sekolah-sekolah.
Data Kasus MBG Dilaporkan ke BGN, Tidak untuk Publik?
Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pihaknya telah rutin melaporkan data keracunan MBG kepada BGN.
“Sudah ada datanya, sudah kita share sama BGN. Nanti yang mengeluarkan BGN, tapi datanya kita tiap hari sudah masuk,” ujarnya di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut berasal dari puskesmas di seluruh Indonesia.
“Jadi sekarang tinggal dicocokin SPPG-nya, SPPG yang mana. Kan kita dapatnya di puskesmasnya, kemudian kita sudah link ke sekolahnya, sekarang kita mesti link ke SPPG-nya,” jelasnya.
Namun, data tersebut belum dipublikasikan ke masyarakat karena transparansi data menjadi kewenangan BGN.
“Nanti BGN yang buka,” ungkap Budi.
Ia menambahkan bahwa mekanisme publikasi data akan dibahas bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan dan pihak terkait lainnya.
“Nanti sama-sama sama Pak Menko kita atur kapan dibuka,” ujarnya.
Sebelumnya, Budi juga telah meminta agar ada pembaruan rutin terkait kasus keracunan MBG, terinspirasi dari sistem pelaporan kasus harian saat pandemi COVID-19.
“Kami harapkan mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah, kalau perlu misalnya ada update harian atau mingguan atau bulanan seperti saat Covid-19 kita bisa lakukan,” kata Menkes dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Kamis (2/10/2025).
